Erick Thohir Ungkap Alasan Rombak Jajaran Komisaris BUMN dan Diisi Pendukung Prabowo-Gibran

Andi Arief adalah pengurus Partai Demokrat masa kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, Kementerian BUMN telah melakukan penunjukkan sejumlah nama Komisaris di BUMN yang berasal dari kalangan pendukung Prabowo Subianto, dan politisi Partai Gerindra.

Adapun, perusahaan BUMN yang melakukan perombakan pejabat Komisaris di antaranya adalah PT Pertamina, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan Holding BUMN Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Seperti Simon Aloysius Mantiri yang diberikan jabatan kursi Komisaris Utama di PT Pertamina.

Keputusan ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.

Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina.

Simon Aloysius yang merupakan pria asal Kamasi Tomohon, Sulawesi Utara, ini diketahui Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, saat masa kampanye Pilpres 2024-2029.

Dirinya diketahui merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Bahkan sudah puluhan tahun berkerja dengan sang Jendral.

Kemudian yang kedua adalah Fuad Bawazier, yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama di MIND ID.

Keputusan ini setelah MIND ID menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023.

Dan ketiga adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Siti Nurizka ditunjuk sebagai Komisaris Utama menggantikan Setya Utama.

Alasan Penunjukkan Orang-orang Dekat Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, bahwa penunjukkan Komisaris bisa diambil dari berbagai latar belakang.

Untuk alasan terkait latar belakang politik, Arya menyebut hal ini sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Pasalnya, lanjut dia, BUMN merupakan perusahaan negara, sehingga keputusan langkah bisnis perusahaan pelat merah perlu dukungan politik.

Dengan demikian, hal itu mencerminkan berkesinambungan transisi antara Pemerintahan era Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto uang akan memimpin di masa mendatang.

"Baru kali ini ada berkesinambungan pemerintahnya. (Sejauh ini) belum pernah terjadi kesinambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," ungkap Arya saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (24/7/2024).