Mulai Kocok Ulang Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Sudah Dapat 4 Kursi: Kami Butuh Dukungan Politik

"Kebijakan dan keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau Initial Public Offering, DPR, mau dibubarkan, DPR. Mau dapat Penyertaan Modal Negara penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik," tukasnya.

Harus Mundur dari Jabatan Anggota DPR

Politisi Gerindra dan juga Anggota Komisi III DPR, Siti Nurizka Puteri kini menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwijaya Palembang.

Sebelum diangkat menjadi komisaris, Ia harus melepaskan jabatannya sebagai Anggota DPR RI.

Arya menegaskan, dalam peraturan tidak boleh ada Komisaris di BUMN yang merangkap menjadi anggota dewan.

Maka, dirinya memastikan bahwa Siti Nurizka Puteri telah mundur dari anggota DPR.

"Anggota DPR sudah kita bilang bahwa tidak mungkin orang yang belum mengundurkan diri diangkat atau punya rangkap jabatan politik," ucap Arya.

"Enggak boleh pengurus partai politik, enggak boleh Anggota DPR, enggak mungkin dong, beliau sudah mengundurkan diri. Dan beliau itu dulu di Komisi III," sambungnya.

Arya juga mengungkapkan, penunjukkan Siti Nurizka Puteri menjadi Komisaris di PT Pupuk Sriwijaya Palembang telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Menurutnya, Siti Nurizka yang memiliki latar belakang di bidang hukum, disebut dapat memperkuat pengawasan di perusahaan.

"Jadi saya rasa pengawasan di komisaris itu juga ada bagian untuk hal-hal seperti itu. Pahamlah beliau, apalagi sudah tahu seluk-beluk hukum, dan sebagainya. Dan penguatan di Pupuk Sriwidjaja juga," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri terpilih menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang.

Hal itu sebagaimana tertulis dalam akun Instagram official PT Pupuk Sriwijaya Palembang @pusripalembang, Senin (11/6/2024).

Anggota Komisi III DPR RI itu terpilih berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Keluarga besar PT Pusri Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Ibu Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pusri Palembang berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB),” tulis akun @pusripalembang.

Adapun, pada UU 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3), mengatur larangan rangkap jabatan anggota baik anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.