El Nino Jadi Kambing Hitam Masalah Beras

• Mendag Tegaskan Beras Lokal Belum Masuk Panen Raya
• DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Tidak Salahkan Alam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan kembali menyebut El Nino sebagai biang kerok mahalnya harga beras di dalam negeri

Lantaran El Nino itu musim tanam bergeser sehingga panen raya urung terlaksana dari yang semestinya

“Memang beras lokal belum panen raya, jadi harganya tinggi karena barangnya kurang,” ungkap Zulkifli kepada awak media, di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Bapanas: Tidak Ada Rencana Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium

El Nino menjadi kata kunci yang kerap digunakan tatkala isu beras kembali mencuat.

Masalah alam itu seperti dikambinghitamkan padahal di beberapa negara kawasan tetap mampu menproduksi beras dalam jumlah besar.

Mendag berdalih sebelum El Nino musim panen raya di Indoensia selalu jatuh pada Januari.

Akibat waktu tanam yang mundur, panen raya pun baru akan berlangsung April hingga Mei 2024.

Zulhas, sapaannya, mengaku tidak mencoba memberikan jawaban yang mengada-ada.

Namun, itulah faktanya musim panen raya belum terjadi sedangkan permintaan tinggi stok barang tidak tersedia.

Ia menyebut harga beras premium dijamin pemerintah dari Bulog sebesar Rp 14.000.

Sementara itu, beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) yang disubsidi sebesar Rp 11.000.

“Masyarakat bisa memilih kalau yang premium kemahalan, ada berasnya dari SPHP atau perum Bulog yang harganya tetap,” ujarnya.

Baca juga: Harga Beras Mahal, DPR Semprot Zulkifli Hasan Sering Salahkan Alam: Orang Tak Tamat SD Juga Bisa

Zulhas juga berharap agar bulan depan petani beras sudah bisa melakukan panen raya.

Dengan demikian, bisa memenuhi kebutuhan pasar dan harga beras lokal berangsur turun.

Akibat musim tanam yang bergeser itu, pasokan beras lokal pun berkurang.

“Jadi musim tanamnya bergeser, panennya bergeser. Tidak hanya terjadi pada kita. Ini seluruh dunia,” ujar Zulkifli.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas) memutuskan untuk menerapkan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium.

Ini diberlakukan sementara mulai 10 Maret sampai 23 Maret.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menerangkan pemberlakuan sementara relaksasi HET beras premium ini diimplementasikan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen.

“Tentunya setelah kami mencermati kondisi ketersediaan, pasokan, dan harga beras premium di pasar tradisional maupun retail modern, menjadi perlu adanya suatu upaya agar terus dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen melalui relaksasi HET beras premium,” terang Arief.

Setelah masa relaksasi HET, beras premium kembali mengikuti HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 7 Tahun 2023.

Hal ininberarti relaksasi dilaksanakan agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah di bulan puasa dan tidak kesulitan memperoleh akses pembelian beras di pasar.

“Nanti di minggu keempat, kita meyakini pasokan dan ketersediaan beras akan semakin bertambah dengan adanya panen padi,” ucapnya.

Adapun relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara ini menyasar pada 8 wilayah.

HET disesuaikan menjadi adanya selisih lebih Rp 1.000 per kilogram (kg) dibandingkan HET sebelumnya.

Pada wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan diberlakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya di Rp 13.900 per kg.

Kemudian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET beras premium diberlakukan Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium di Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Ini juga berlaku sama di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan relaksasi HET beras premium Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Sementara untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya Rp 13.900 per kg.

Untuk wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Terakhir, untuk wilayah Maluku, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 15.800 per kg daripada HET sebelumnya Rp 14.800 per kg.

Relaksasi HET beras premium untuk wilayah Papua juga persis sama dengan wilayah Maluku.

“Dalam hal pengawasan terhadap implementasi relaksasi HET beras premium ini, kami tentunya mengikutsertakan pihak Satgas Pangan Polri. Pengawasan akan dilakukan secara berkala baik ke pasar tradisional maupun retail modern,” ungkap Arief.

“Kemudian dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium, kami bersama Perum Bulog tetap menjalankan dengan harga penjualan sama seperti sebelumnya. Sebagaimana arahan Presiden, target penyaluran beras SPHP akan terus dikebut hingga capai 250 ribu ton sebulan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sesuai Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras, untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium telah dipatok di Rp 10.900 per kg.

Untuk Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium Rp 11.500 per kg. Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium adalah Rp 11.800 per kg.

Rakyat Jangan Dibodohi

Anggota Komisi IV DPR RI Evita Nursanty mencecar Menteri Perdagangan Zukifli Hasan saat raker di Kompleks Parlemen, Rabu (13/3/2024).

Evita Susanty meminta agar Mendag bersama jajarannya mencari jalan keluar terkait permasalahan beras saat ini.

Dia bahkan menyinggung harga beras di Malaysia dan Singapura yang stabil.

“Kalau harga beras mahal disebabkan Elo Nino mengapa harga di Malaysia dan Singapura stabil. Kita jangan dibodoh-bodohi,” katanya.

Ia juga meminta Zulkifli Hasan untuk menjelaskan impor beras terbesar yang mencapai 3,5 ton.

Menurutnya, impor beras itu tidak diikuti penurunan harga di dalam negeri.

Evita menambahkan sebaiknya pemerintah tidak seperti pemadam kebakaran menangani polemik beras.

“Kita hanya berupaya memadamkan api lewat Pasar Murah tetapi tidak memadamkan sumber apinya. Apakah ini salah petani, pedagang, pemerintah atau siapa?” paparnya.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta juga mengkritik Mendag Zulkifli Hasan yang kerap menyebut alam sebagai biang kerok kenaikan harga beras di Indonesia.

Menurut Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, para pejabat negara, terutama Mendag, tidak bisa terus-menerus menjadikan alam sebagai penyebab dari kenaikan harga beras.

Musababnya, ia memandang seharusnya permasalahan iklim ini sudah bisa diprediksi oleh pemerintah.

“Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena Indonesia ada di belahan tropis, memiliki iklim tropis. Hujan cukup, sinar matahari cukup. Sehingga, tidak bisa setiap ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat terutama pak menteri, alasannya el nino. Itu berulang-ulang,” kata Parta.

Ia mengatakan, menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah. Bahkan, ia menyebut orang yang tidak tamat SD sekalipun bisa beralasan seperti itu.

“Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang tidak tamat SD pun bisa itu,” ujar Parta.

“Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi salahkan takdir. Jadi, enggak ada gunanya kita ini gagah-gagahan,” sambungnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)