Bapanas Tolak Sesuaikan HET Beras Pengusaha Ritel, Malah Diminta Turunkan Keuntungan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan pengusaha ritel untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) beras disesuaikan, ditolak oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bapanas malah meminta pengusaha ritel untuk menurunkan margin atau selisih keuntungan. Alasannya, demi Indonesia.

Permintaan ini Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi layangkan langsung ke Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey.

Baca juga: Harga Beras di Indonesia Melonjak, Erick Thohir: Dampak Situasi Geopolitik

"Nanti Pak Roy saya minta ya 1-2 bulan ini menurunkan margin-nya juga untuk merah putih. Jadi, margin-nya kurangin, tapi gak rugi ya boleh kan," kata Arief kepada Roy yang berada di sampingnya, ketika diwawancara di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Ia menegaskan, tak ada penyesuaian HET karena sumber masalah dari kenaikan harga beras yang terjadi saat ini adalah produksi yang kurang.

Jika HET disesuaikan, dia bilang dampaknya akan kemana-mana. HET juga disebut sebagai upaya kontrol pemerintah untuk melihat harga beras.

"Produksinya harus kita benerin. Jangan HET yang dirubah. Kenapa? Karena impact-nya nanti kemana-mana. HET itu sebagai kontrol kita, terutama kami sebagai pemerintah melihat bahwa harga ini ketinggian atau kerendahan," kata Arief.

Usai panen raya, pembahasan mengenai penyesuaian HET ini baru bisa dilakukan. Menurut Arief, saat ini waktunya tak tepat.

"Nanti setelah panen raya kita duduk lagi. Kenapa? Karena kalau sekarang enggak tepat karena ini (stok beras pemerintah, red) banyak impornya," ujar Arief.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta Pemerintah merelaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok untuk sementara waktu.

Baca juga: Tepis Kabar Program Bansos Pangan Bikin Harga Beras Melonjak, Ini Kata Erick Thohir

Bahan pokok yang dimaksud di antaranya beras, gula, minyak goreng, dan beberapa komoditas lainnya yang berpotensi mengalami kenaikan harga di Februari ini.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey meminta adanyan relaksasi HET hingga periode tertentu, selama kebijakannya masih dikaji dan belum adanya keputusan untuk melakukan perubahan HET & Harga Acuan melalui Rakortas.

Menurut dia, relaksasi HET ini bisa mencegah kekosongan atau kelangkaan atas bahan pokok di gerai-gerai ritel modern di Indonesia.

Dia bilang, bila kelangkaan terjadi, maka akan bermuara kepada konsumen melakukan "panic buying".

"Mereka akan berlomba membeli, bahkan menyimpan bahan pokok karena khawatir barang akan habis dan situasi harga yang tidak stabil," ujar Roy dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (10/2/2024).

Roy menyebut, relaksasi HET dan aturan mainnya ini dimaksud agar peritel dapat membeli bahan pokok dari para produsen yang sudah menaikkan harganya.

Dia bilang, produsen telah meningkatkan harga beli bahan pokok hingga di atas HET selama sepekan terakhir ini sebesar 20-35 persen dari harga sebelumnya.

Peritel, kata Roy, tidak dapat mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan produsen bahan pokok tersebut karena harga ditetapkan oleh produsen yang berada di sektor hulu.

Pengusaha ritel tak punya andil menentukan harga yang ditetapkan produsen karena mereka berada di sektor hilir.

Roy kemudian mencontohkan saat ini peritel mulai kesulitan mendapatkan stok beras tipe premium lokal dengan kemasan 5 kilogram.

"Keterbatasan supply beras tersebut disebabkan saat ini belum masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan bulan Maret 2024," kata Roy.

Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara supply dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras di pasar ritel modern (toko swalayan).

Roy juga harus menelan fakta bahwa saat ini peritel tidak ada pilihan selain membeli beras dengan harga di atas HET dari para produsen atau pemasok beras lokal.

"Bagaimana mungkin kami menjualnya dengan (harga sesuai) HET? Siapa yang akan menanggung kerugiannya?" pungkas Roy.

"Siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi kekosongan dan kelangkaan bahan pokok dan penting tersebut di gerai ritel modern? Karena kami tidak mungkin membeli mahal dan menjual rugi,” lanjutnya.

Roy pun meminta jaminan dari Pemerintah serta pihak berwenang, yakni Satgas Pangan & PPNS, untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan dan berjalan selama ini.

Hal itu agar peritel dapat terus menyediakan kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat, guna menghindari kekosongan dan kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern.

Roy menyarankan kementerian dan lembaga terkait bisa memprioritaskan koordinasi & komunikasi denga para pelaku usaha dari sektor hulu hingga hilir.

Ia juga meminta dihadirkan segera kebijakan yang sifatnya bukan hanya normatif atau retorika.

Namun, kebijakan yang berorientasi urgensi dan empati dengan mengedepankan solusi adaptif, relevan, serta win-win solution.

"Maka permasalahan anomali harga bahan pokok & penting semestinya dapat terkelola dan terkendali dengan baik,” tutur Roy.