Mahalnya Harga Telur Dikhawatirkan Timbulkan Efek Domino, Dapat Ganggu Penurunan Angka Stunting

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, khawatir apabila harga telur ayam terus melonjak, dapat menimbulkan multiplier effect atau efek domino.

Diketahui, harga telur ayam saat ini tengah meningkat sejak perayaan Lebaran 2023 lalu. Per kilogramnya kini sudah dibanderol di atas Rp30 ribu, bahkan di wilayah Indonesia timur sudah ada yang menyentuh Rp40 ribu.

Amin menyebut lonjakan harga telur ini bisa berdampak pada berbagai usaha yang memiliki ketergantungan pada telur sebagai bahan baku.

Baca juga: Pemerintah Dorong Peternak Tingkatkan Produksi untuk Tekan Harga Telur Ayam

"Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya saja UMKM produsen kue, roti, dan industri kecil makanan dan minuman," katanya kepada Tribunnews, Senin (22/5/2023).

Tak hanya itu, kenaikan harga telur ini disebut juga bisa mengganggu upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

"Jika ini dibiarkan, maka situasi ini akan mengganggu upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Telur merupakan sumber gizi dan protein yang paling terjangkau harganya bagi rakyat kecil," ujar Amin.

Amin menyebut kenaikan harga telur ini disebabkan oleh produsen besar yang seharusnya masuk ke pasar modern dan pasar ekspor, tetapi oleh pemerintah malah dibiarkan masuk ke pasar tradisional.

Kenaikan harga telur, kata Amin, juga disebabkan oleh melambungnya harga pakan terutama jagung yang menyumbang 50 persen komposisi pakan ayam.

"Tahun ini, harga jagung pada Januari-Maret Rp4.000 per kilogram. Harga terus melonjak mulai April hingga saat ini harga di kisaran Rp5.500-Rp6.000 per kilogram," katanya.

Ia pun berharap pemerintah dapat menyelesaikan akar persoalan dari lonjakan harga telur yang sedang terjadi.

"Terutama untuk jangka panjang, pemerintah harus begerak cepat menghidupkan kembali peternakan rakyat agar kebutuhan telur dan ayam untuk rakyat bisa terpenuhi," ujar Amin.

"Kebutuhan ini jauh lebih penting dan strategis bagi rakyat, ketimbang menyubsidi perusahaan pemain pasar kendaraan listrik, yang berkedok subsidi untuk konsumen," lanjutnya.