Kemendagri Monitoring Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Kendari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan monitoring dan asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi serta penganggaran program prioritas lainnya ke daerah.

Kali ini, tim Kemendagri turun langsung ke Kendari, Sulawesi Tenggara sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan 2024 Kota Kendari.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungannya ke Kota Kendari untuk melakukan monitoring realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terkait pajak dan retribusi daerah.

"Peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan 5 cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi," ucap Fatoni dikutip Senin (17/4/2023).

Selain meningkatkan PAD, menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan mengoptimalkan pendapatan lain.

Di antaranya melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).

"Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data, mengajukan sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait," kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni turut mengapresiasi capaian realisasi PAD Kota Kendari yang menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. Atas keberhasilan tersebut, Kota Kendari berhasil meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri.

Baca juga: Pemda Didesak Realisasikan Serapan APBD di Awal Tahun untuk Kendalikan Inflasi Daerah

"Peningkatan PAD Kendari sebesar 40,62 persen dengan rincian, realisasi PAD tahun 2021 sebesar 35,9 persen dan tahun 2022 sebesar 76,51 persen," ucap Fatoni.

Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Kendari Tahun 2022 berada pada urutan tiga terendah di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 92,15 peesen atau Rp 1.482,21 miliar dari total anggaran pendapatan Rp 1.608,42 miliar.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Selalu Cek Inflasi Daerah Setiap Pekan, Ini Tujuannya

Sementara itu, realisasi belanja Kota Kendari berada pada urutan tiga terbawah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 78,32 persen atau Rp 1.556,95 miliar dari total anggaran belanja Rp 1.987,90 miliar.

Kemudian, menurut data Kemendagri per 31 Maret 2023 realisasi pendapatan APBD Tahun 2023 menempati urutan keempat tertinggi, yaitu sebesar 19,77 persen.

Sementara itu realisasi belanja APBD Tahun 2023 menempati urutan tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 12,41 persen.