Kementerian Keuangan Alokasikan Rp 7,9 Triliun dari APBN untuk Anggaran Bansos
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 7,9 triliun dari APBN tahun ini.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.CPM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 7,9 triliun dari APBN tahun ini.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran itu bakal disalurkan kepada Bulog sebagai penyalur bansos.
"Nanti setelah dibagikan oleh Bulog (beras), mereka (Bulog) akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar Rp7,8 triliun sampai Rp7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya," kata Isa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dikatakan Isa, penyaluran bansos itu diberikan untuk menekan inflasi dari harga pangan yang masih tinggi. Nantinya, sebanyak 21,3 juta keluarga bakal menerima bansos pangan, sesuai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial.
"Ini tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan juga harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen," ucap dia.
Selain itu, Isa menyampaikan terkait bansos pangan protein, penyalurannya bakal menyasar pada keluarga dengan balita yang berpotensi stunting.
"Untuk ayam dan telur akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Datanya dari BKKBN," lanjutnya.
Terakhir, Isa menyampaikan anggaran bansos pangan protein diproyeksikan sebesar Rp 460 miliar untuk periode tiga bulan hingga Mei 2023.
Baca juga: Syarat Penerima Bansos Jelang Ramadan 2023 dari Pemerintah
"Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam telur, termasuk distribusinya sekitar Rp 460 miliar untuk tiga bulan pembagian, Maret, April, Mei," tegasnya.
Kemenkeu Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Tambahan Bansos Minyak Goreng 2 Liter |
![]() |
---|
RI Makin Berisiko Hadapi Ketidakpastian Global Usai Menkeu Purbaya Sebar Rp200 Triliun ke Perbankan |
![]() |
---|
PKS Dukung Langkah Menkeu Purbaya Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah |
![]() |
---|
Kemenkeu Tak Ingin Kucuran Dana Rp 200 Triliun ke Bank Dibelikan SBN: Kami Siapkan Peraturannya |
![]() |
---|
Anggota DPR Minta APBN 2026 Lebih Berpihak pada Rakyat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.