Kemenhub Dorong Pemda Lebih Aktif Usulkan Wilayah yang Perlu Dilayani Angkutan Perintis
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan Pemda dalam hal angkutan perintis
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih aktif lagi dalam mengusulkan bagian wilayahnya yang perlu dilalui angkutan perintis.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan Pemda dalam hal angkutan perintis, lebih paham akan wilayah yang membutuhkan dibanding pemerintah pusat.
"Kami sudah buat SOP atau mekanisme agar Pemda yang mengusulkan kepada kami mengenai daerah mana yang harus dilayani kendaraan perintis," katanya di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).
Baca juga: Kemenhub Sebut Angkutan Perintis Belum Bisa Gunakan Kendaraan Listrik: Khawatir Kesetrum Jika Banjir
Ia mengatakan Pemda lebih paham dengan kondisi di daerahnya dan hasilnya akan tepat sasaran. Sebab, bila Pemerintah Pusat yang melakukan, akan cenderung mengira-ngira.
Suharto menyebut sudah menjadi tugas Pemerintah Pusat dan Pemda menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
"Nah, kriteria angkutan umum itu bukan hanya di perkotaan saja. Tapi, keprintisian adalah bagian dari angkutan umum juga," ujar Suharto.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Amirulloh juga mendorong Pemda agar segera mengusulkan mana wilayah yang harus dilayani angkutan perintis.
Ia pun meminta kepada Pemda yang hendak memberi usulan, disampaikan secara lengkap seperti jumlah anggarannya.
"Kan untuk mengusulkan anggaran harus lengkap dan baik. Enggak bisa minta aja, tapi tidak ada angkanya," katanya.
Suharto mengatakan anggaran subsidi keprintisan transportasi darat telah ditambahkan 31,4 persen.
Baca juga: Kemenhub Sebut Kenaikan Harga BBM Berdampak Terhadap Biaya Operasional Angkutan Perintis
Tahun ini, anggaran susidi keprintisan sebesar Rp 774,01 miliar. Tahun lalu sebesar Rp 589,07 miliar.
"Jadi, untuk perintis kami komitmen berkolaborasi dengan daerah. Tahun ini kami tambah (anggarannya) dan mudah-mudahan tahun depan kondisi politik mungkin sudah mereda, bisa semakin baik lagi anggaran kita," ujar Amirulloh.
Bupati Pati Sudewo Tutupi Muka Pakai Masker dan Irit Bicara saat Datangi KPK, Sedang Tidak Sehat? |
![]() |
---|
Usai Diperiksa KPK, Edi Suharto Sebut Juliari Batubara Penanggung Jawab Korupsi Bansos Beras |
![]() |
---|
Prabowo Lantik Wakil Ketua MA Suharto, Kepala BNN Suyudi Hingga Kepala BNPT Eddy Hartono |
![]() |
---|
Kemenhub: Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta Kembali Layani Penumpang Setelah Revitalisasi |
![]() |
---|
Bupati Pati Sudewo Mangkir dari Panggilan KPK, Gagal Diperiksa Terkait Kasus Suap DJKA Kemenhub |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.