Zulkifli Hasan Blak-blakan Tak Percaya Data Mentan Soal Beras, Ekonom Duga Upaya Penyingkiran NasDem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara blak-blakan tidak percaya data Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo soal data beras di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli dalam webinar bertema "Polemik Impor Beras Akhir Tahun" yang berlangsung secara virtual, Selasa (27/12/2022).

"Kata Mentan kita surplus 7 juta ton beras. Ya saya percaya saja tapi hati saya kata lain," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, surplus beras biasanya ditandai dengan produktivitas pertanian yang turut memadai. Misal, kelengkapan pasokan pupuk hingga kondisi irigasi yang baik.

Baca juga: Soal Impor Beras 500 Ribu Ton, Mendag Zulkifli Hasan: Belum Panen dan Stok di Pasar Tidak Ada

"Lah ini pupuknya kurang, terus irigasinya tidak pernah mau menyaingi sebagus yang punya pak Harto belum pernah ada. Obat-obatan tidak terkendali harga pasar, pupuk waktu tanem nggak ada nanti kalau panen baru ada lagi. Jadi saya juga sebetulnya enggak percaya itu ada ada stok 7 juta itu," tuturnya.

Zulhas mempertanyakan data surplus beras yang disebut Mentan itu bersumber dari mana.

Sebab, kata dia, faktanya lahan pertanian untuk beras setiap tahun mengalami pengurangan.

"Kemudian lahannya tambah kurang bukan tambah lebih. jadi kalau produksi padi tiap tahun naik, itu dari mana dasarnya naik-naik itu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menjamin pasokan beras Indonesia aman. Menurutnya, stok beras Indonesia surplus 10 juta ton.

"(Stok beras) aman dong. Kita punya stok dan neraca kita masih surplus 10 juta ton. Dimana persoalannya? Kamu mau berapa ton? Mau beli berapa, ayo," ujar Mentan saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Hanya saja, Mentan SYL enggan untuk berkomentar terkait penyebab kenaikan harga komoditas beras.

Sebab, menurut dia, persoalan kenaikan beras bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali yang berkaitan dengan stok.

"Kalau untuk harga jangan tanya Kementan, masalah produktivitas neraca kita plus, kalau bawa beras jual kemana itu bukan (urusan) saya, bukan tupoksi saya," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok cadangan beras pemerintah (CBP) hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok yang tersedia menipis.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi CBP di tahun 2022 hingga awal 2023.

Upaya Penyingkiran NasDem

Sikap Zulkifli yang secara terbuka tidak percaya dengan data Mentan, menimbulkan kecurigaan upaya dari partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyingkirkan NasDem dari Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Pengamat Prediksi Jika Ada Reshuffle, Menteri dari Partai Nasdem yang Akan Terdepak

Mentan Syahrul Yasin Limpo merupakan kader dari Partai NasDem bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, persoalan data beras Kementan dan Kemendag sejak dulu tidak pernah singkron.

Tetapi mulai pada tahun ini, Kemendag secara terang benderang berani mengungkap data Kementan salah, hingga akhirnya memutuskan impor beras.

"Jadi memang ada dua dugaan dari sikap Mendag. Pertama ada upaya menyingkirkan NasDem dari kabinet dengan mencari-cari kesalahan, dan kedua dugaan permainan rente impor," ucap Nailul saat dihubungi Tribunnews.com

Dugaan penyingkiran NasDem dari kabinet dikuatkan dengan pemberitaan sebelumnya, di mana Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

"Saya rasa kalau partai koalisi sudah tidak sejalan dengan pemerintah, buat apa dipertahankan. Ini kan bisa merusak dari dalam," paparnya.

Jokowi Bicara Reshuffle

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal itu disampaikan usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).

“Mungkin,” kata Presiden.

Baca juga: Jokowi Beri Clue Soal Reshuffle Kabinet, Ini Respons NasDem, Demokrat, dan PKS

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat, Ini Daftar 6 Menteri yang Dicopot Jokowi di Periode Kedua

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.