Gerakan Koperasi Usul Pembentukan Komisi Pengawas dan LPS Koperasi
Geraakan koperasi mengusulkan lembaga atau komisi pengawas koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.
Penulis:
Eko Sutriyanto
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
ist
Gedung DPR RI dan Kementerian Koperasi UMKM dipenuhi kiriman bunga papan berisi aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) alias Omnibus Law Keuangan, beberapa waktu lalu.
Iqbal mengaku tidak sepakat dengan sentralisasi pengawasan sebab di banyak negara juga, pengawasan antara perbankan dengan koperasi itu memang berbeda, sebagaimana di Amerika Serikat dan sejumlah negara.
Dari salah satu butir pokok pikiran para pelaku gerakan koperasi disebutkan mereka mendukung reformasi sector keuangan untuk menciptakan sector keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil.
Namun begitu, jangan sampai dengan memaksakan koperasi masuk ke dalam pembahasan dalam RUU PPSK tersebut, khususnya dari Pasal 191, 192, dan pasal 298-305, koperasi sendiri akan kehilangan jatidirinya.
