BBM Naik, Pengamat: Pemberian BLT Solusi Efektif karena Penerimanya Jelas
Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Malvyandie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan ekonomi politik dari Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45), Reyhan Noor mengatakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan solusi di tengah kenaikan harga BBM.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian,” ujar Reyhan beberapa waktu lalu.
Reyhan Noor menyatakan bahwa BLT juga bisa mengurangi tekanan yang ada di masyarakat. Khususnya golongan kurang mampu yang rentan terkena gejolak penyesuaian harga BBM.
Reyhan melanjutkan, pemberian BLT lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas karena uang bantuan langsung diterima oleh masyarakat dan mereka bisa memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
Penyaluran BLT hingga akhir tahun 2022 ini, kata dia juga bisa menjadi kesempatan pemerintah melakukan konsolidasi menuju 2023.
"Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Selain itu, penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.
Seperti diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.
Baca juga: Jokowi Targetkan Penyaluran BLT BBM Rampung Akhir Tahun Ini
Mengatasi hal itu, pemerintah pun melakukan penyesuaian harga bbm.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.
Baca juga: Warga Blora Keluhkan Pemotongan BLT Rp 100 Ribu, Begini Modusnya
Pemerintah Daerah juga harus menggunakan 2 persen dana transfer umum yaitu sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
Jokowi Targetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, pada Selasa, (27/9/2022).
Dalam keterangannya, Jokowi menyampaikan bahwa kedua penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan baik.
"Jadi, sampai saat ini untuk Bantuan Subsidi Upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000 (penerima), artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur. Ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," ucap Jokowi.
