Harga Minyak Mentah Masih Tinggi, Pemerintah Isyaratkan Penyesuaian Harga Pertalite

DPR Enggan Tambah Anggaran Subsidi

Sementara DPR menegaskan tidak akan menambah anggaran untuk subsidi energi lagi, padahal anggaran tersebut sudah semakin tipis.

Dengan demikian, solusi yang ada saat ini adalah dengan menyesuaikan subsidi BBM yang telah ada saat ini.

Baca juga: Sinyal Harga Pertalite Akan Naik Makin Kuat, Kuota Kian Tipis

“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Ketua BanggarDPR Said Abdullah kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah.

Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran.

Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.

Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.

Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran.

Kenaikan Harga Pertalite Jadi Pertimbangan

Sebelumnya Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, menyesuaikan harga jual Pertalite ke masyarakat dapat menjadi pertimbangan.

Menurutnya, subsidi BBM saat ini dinilai belum efektif dan kurang tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak masyarakat golongan mampu yang membeli BBM subsidi jenis Pertalite.

"Menaikan harga BBM subsidi (bisa menjadi opsi), karena memang disparitas harga (keekonomian) yang sangat jauh ini," ungkap Mamit kepada Tribunnews, Minggu (14/8/2022).

"Hal ini membuat banyak terjadi penyelewengan. Akhirnya subsidi menjadi tidak tepat sasaran," sambungnya.