Saat Minyak Goreng Jadi Alat Politik, Dipakai Ketua Partai yang Juga Menteri Berkampanye

Pembelaan PAN

Meski panen kritik, PAN bergeming dan tidak merasa bersalah. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maula menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara pasar murah sedianya mewakili partai, bukan pemerintah.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Viva mengakui, Minyakita merupakan program Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendorong pengusaha-pengusaha minyak goreng memenuhi permintaan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) akan minyak.

Namun, dia membantah bahwa minyak goreng murah itu digunakan partainya untuk kepentingan politik. Menurut Viva, PAN lebih dulu membeli minyak goreng kemasan Minyakita sebelum dibagikan ke warga Lampung dalam acara pasar murah.

"Minyak curah kemasan itu beli, tidak gratis. Dan dibagikan oleh Futri di daerah pemilihannya. Hal ini tentu sikap yang baik karena dapat memberi manfaat bagi ibu-ibu di dapilnya," tuturnya.

Belakangan, hal senada juga disampaikan Zulhas. Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu berdalih, dirinya membagi-bagikan Minyakita gratis bukan sebagai Menteri Perdagangan, melainkan Ketua Umum PAN.

"Kemarin itu hari Sabtu, kan acaranya jelas. Bukan baru di partai politik, saya kan ketua umum partai duluan, jadi menterinya belakangan. Sudah bertahun-tahun ada PANsar murah, makanya di Sabtu hari libur," kata Zulhas dalam konferensi pers dan sosialisasi Indonesia Retail Summit, Kamis (14/7/2022).

Menurut Zulhas, kegiatan serupa sedianya biasa digelar. Namun, kata dia, dalam berpolitik pro dan kontra sulit dihindari.

"Cuma ada satu yang nyelonong kan, itu biasa jadi menteri ada yang pro dan kontra politik juga. Saya harus membatasi diri diminta teman-teman untuk membaca pidato yang sudah tertulis," katanya.

Konsekuensi Jokowi

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, kegaduhan yang ditimbulkan Zulhas merupakan konsekuensi Jokowi memilih menteri dari kalangan elite politik.

Menurut Ujang, konflik kepentingan sangat mudah muncul ketika jabatan pemerintahan diisi oleh petinggi partai politik.

"Pada pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua, banyak ketua umum partai yang merangkap sebagai menteri. Maka terjadilah konflik kepentingan itu, salah satunya tadi, pembagian minyak goreng oleh Pak Zulhas yang dianggap bagian dari konflik kepentingan," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Oleh karenanya, dia menyayangkan langkah Jokowi yang tidak lagi melarang ketua umum parpol menjabat sebagai menteri. Sebab, ini berimbas pada merosotnya integritas para petinggi pemerintahan.