Pembiayaan Masyarakat Miskin untuk Akses Sanitasi dan Air Minum Perlu Didukung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Pembiayaan masyarakat miskin untuk akses sanitasi dan air menum perlu didukung.

Senior Program Manager Water.org Aldi Surianingrat memaparkan, terdapat 38 juta masyarakat yang belum punya akses sanitasi dan 20 juta orang yang belum punya akses air minum layak.

Padahal akses terhadap air minum di negara berkembang dapat mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih produktif dan sehat.

Baca juga: Pentingnya Sanitasi dan Higienitas Kandang Bagi Kelinci dan Hamster

“Yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi layak, banyak dari masyarakat khususnya berpenghasilan rendah,” kata Aldi dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Aldi mengatakan, pembiayaan mikro dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap infrastruktur air dan sanitasi yang layak.

"Water.org terus mendorong lembaga keuangan, agar memiliki produk keuangan yang menyasar orang dapat mengakses air minum dan sanitasi," tuturnya.

Sejak 2014, Aldi menjabarkan, sudah lebih 600 ribu rumah tangga yang mendapat pembiayaan yang difasilitasi Water.org. Dari 600 ribu rumah tangga itu, sekitar 3,3 juta jiwa yang menerima manfaat dari pembiayaan untuk mengakses air minum dan sanitasi.

Baca juga: Kembangkan Jaringan Air Minum Perpipaan, Pembaca Harian Kompas Berkomitmen Bantu Sanitasi Warga Solo

“Yang menarik, jumlah dana yang berputar untuk kredit, untuk membantu rumah tangga, khususnya masyarakat bergolongan rendah itu untuk mencicil, itu sampai Rp 1,4 triliun dari 2014," ujarnya.

Aldi berharap, di momentum hari air sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret ini, semakin banyak masyarakat memahami bahwa persoalan sanitasi dan air minum masih belum tuntas.

Apalagi Mei 2022 nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah Sector Minister Meeting (SMM) yang hadir untuk memperkuat kerja sama antara menteri-menteri yang bertanggung jawab atas air, sanitasi, dan kebersihan dari 50 negara.

“SMM 2022 akan diadakan beriringan dengan Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN) sebagai wadah strategis untuk mengikat komitmen antar-stakeholders dalam memperbaiki akses air dan sanitasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Divisi Pengelola Bisnis Mekaar Permodalan Nasional Madani (PNM), Wisnandi Habang, mengatakan masalah utama saat ini adalah kemiskinan. Dan kemiskinan berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi.

Baca juga: Perumnas Renovasi Fasilitas Sanitasi Sekolah di Empat Provinsi

“Makanya untuk menyelesaikan masalah akses air minum dan sanitasi, tentu kita harus menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri,” katanya.

Menurut Wisnandi, PNM berupaya mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat berpenghasilan rendah dengan mendukung ekonomi produktif di masyarakat.

“Dan di dalam masyarakat ada keluarga. Dan keluarga sangat erat kaitannya dengan perempuan,” katanya.

PNM juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk akses sanitasi dan air minum keluarga. Besarannya, mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.

“Saat ini ada 40 ribu pembiayaan aktif, dengan total penyaluran sebesar lebih dari Rp 120 miliar,” kata Wisnandi.

Sementara itu dari sisi pemerintah, Koordinator Lintas Bidang Air Minum dan Sanitasi Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Aisyah Nasution, menjelaskan pemerintah memiliki target agar semua masyarakat Indonesia memiliki akses air minum yang layak di 2024.

Sementara capaian Bappenas hingga akhir 2021 untuk akses air minum layak sebesar 90,8 persen. Pemerintah juga mentargetkan 15 persen dari total penduduk Indonesia bisa mendapat akses air minum yang aman.

“Kalau akses air minum aman, ini sebenarnya menjadi agenda SDGs. Kalau kita bepergian ke luar negeri kan ada yang bisa langsung minum dari air kran. Itu air aman. Itu targetnya di 2024 itu 15 persen, air minum yang aman,” katanya.

Melihat realita saat ini, menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, persoalan air minum khususnya di daerah masih terus terjadi. Bahkan berdasarkan hasil pengamatannya, ada tiga jenis perusahaan daerah air minum dari aspek kualitas air.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengakui negara masih memiliki masalah akses air minum dan sanitasi.

Untuk mengatasi itu, bisa dilakukan dengan pembiayaan mikro. “Selain persoalan akses, yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi kualitas,” ujarnya.