Menhub Diminta Tinjau Lagi Wacana Kenaikan Tarif KRL, Wakil Ketua Komisi V: Belum Saatnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau kembali wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.

Hal tersebut disampaikan Roberth Rouw Dalam rapat Kerja bersama Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Menurut Roberth penundaan tarif KRL Commuter Line bisa dilakukan mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19 terlebih penyebaran varian Omicron belakangan ini.

Baca juga: Ada Imbauan Pemerintah, Jumlah Penumpang KRL Turun 3 Persen

Dia mempertanyakan kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek. Memang situasi ekonomi nasional baru mulai tumbuh, namun, angka penularan Covid-19 Omicron kembali meningkat.

"Maka menurut saya tarif KRL belum saatnya untuk dinaikkan,” ujarnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel "DPR Desak Menhub Tinjau Lagi Wacana Kenaikan Tarif KRL".

Kemenhub rencananya akan menaikan tarif KRL menjadi Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 3.000 per 25 kilometer pertama.

Menanggapi hal ini Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan, Kemenhub beserta jajaran siap mempertimbangkan usulan dari Pimpinan Komisi V DPR RI.

Menurut Budi memang wacana kenaikan tariff KRL ini tidak mudah terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang di mana masyarakat juga mengalami kesulitan ekonomi.

Namun disisi lain beberapa pengamat justru memberi anjuran agar kenaikkan tarif KRL bisa segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Kemenhub akan mempertimbangkan usulan Komisi V DPR dan kami akan mencari solusi terbaik untuk berbagai pihak terlebih hingga kini belum ada keputusan final terkait tarif KRL Commuter Line ini,” tutur Menhub.

Sebagai informasi, kenaikan tariff KRL ini masih dalam tahap kajian dan rencananya mulai diberlakukan pada April 2022.

Kenaikan Tarif KRL Dinilai Mampu Kurangi Beban Subsidi Pemerintah untuk Layanan Angkutan Kereta

Tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, diusulkan naik pada April 2022 mendatang menjadi Rp 5.000 kemudian setiap 25 kilometer ada penambahan Rp 2.000 dan setelah 10 kilometer penambahan biaya Rp 1.000.

Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, kenaikan tarif tersebut dapat memberikan keringanan untuk pemerintah terkait subsidi untuk pelayanan KRL.

Menurutnya, subsidi yang diberikan pemerintah untuk layanan transportasi kereta cukup besar dibandingkan angkutan transportasi lain yaitu Rp 3,2 triliun.

Baca juga: YLKI Rekomendasikan Tarif KRL Pada 10 Km Pertama Tidak Naik, Hanya Akan Bebani Pekerja

"Pada 2018 lalu memang ada kajian dari Badan Penelitian Kementerian Perhubungan untuk mengurangi subsidi angkutan perkotaan," ucap Djoko saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/1/2022).

Tetapi, lanjut Djoko, pada saat itu menjelang pemilihan presiden sehingga tidak dilanjutkan kajian tersebut. Dalam kajian tersebut, masyarakat dinilai mampu dengan kenaikan harga tiket.

"Angkutan umum memang harus disubsidi dan di seluruh negara manapun itu terjadi. Tetapi besarannya pasti berbeda," kata Djoko.

Baca juga: Pengamat Transportasi Dukung Kenaikan Tarif KRL

Selain itu, ungkap Djoko, besaran subsidi ini harus tepat sasaran untuk masyarakat yang kategorinya tidak mampu seperti para pekerja yang menggunakan layanan KRL.

Ia juga menilai, bahwa usulan kenaikan tarif KRL Commuter line ini seharusnya tidak menjadi masalah.

"Tarif KRL ini memang sudah lama sekali belum ada kenaikan, dan saat ini sepertinya tidak menjadi masalah," ucap Djoko.

Baca juga: KAI Commuter Sebut Usulan Kenaikan Tarif KRL Hasil dari Kajian Berbagai Lembaga

Ia juga menjelaskan, saat ini sudah ada perbaikan terkait layanan yang diberikan pemerintah untuk angkutan KRL dan sudah dinikmati oleh para pengguna.

"Salah satu fasilitas yaitu perbaikan di beberapa stasiun seperti Manggarai, Jatinegara dan stasiun lainnya. Fasilitas tersebut diantaranya adanya eskalator, lift dan juga fasilitas untuk penyandang disabilitas," ucap Djoko.

Jadi, lanjut Djoko, terkait kenaikan tarif KRL ini tidak masalah di masyarakat karena dengan adanya fasilitas yang sudah dihadirkan.