Sri Mulyani: Keuangan Negara Kena Dampak Langsung Saat Krisis Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyatakan, krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini mengancam langsung kepada jiwa manusia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, karena itu, dampaknya secara perekonomian lebih mengarah langsung terhadap keuangan negara.

"Karena yang diancam langsung jiwa manusia, maka kalau Anda lihat saat krisis akibat pandemi yang kena dampak langsung adalah keuangan negara," ujarnya dalam acara peluncuran buku "25 Tahun Kontan: Melintasi 3 Krisis Multidimensi", Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Kemenkeu Beberkan Lima Fokus Utama APBN 2022 

Selanjutnya, karena krisis ini mengancam jiwa, sehingga juga menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah mengamankan dari sisi kesehatan.

"Implikasinya banyak karena tidak 1 orang, 2 orang, tapi populasi, dan supaya tidak terjadi penularan penyakit, maka orang tidak boleh saling berkumpul seperti sekarang ini," kata Sri Mulyani.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hal tersebut berarti mematikan kegiatan sosial dan ekonomi.

Baca juga: APBN Nyungsep, Presiden Diminta Bentuk Satgas Ungkap Temuan PPATK Transaksi Narkoba Rp 120 Triliun

"Apalagi waktu itu (awal pandemi), kita mungkin belum semuanya lancar dalam zoom dan segala macam, tiba-tiba kegiatan masyarakat lumpuh. Berarti tidak ada kegiatan ekonomi, sosial," pungkasnya.

5 Fokus APBN

Sebelumnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, ada lima fokus utama dalam APBN 2022. Yang pertama adalah melanjutkan akselerasi penanganan Covid-19. 

Penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi antara lain melalui program vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan. 

"Kedua, menjaga resilience, survival, dan akselerasi recovery," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam webinar "Bincang APBN 2022", Senin (18/10/2021).

Cara menjaga hal tersebut yakni melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM antara lain dengan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, dana desa, subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha. 

Ketiga, lanjut Febrio, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berintegritas.

Baca juga: Kemenkeu Yakin Aturan Pajak Baru Mampu Turunkan Defisit Anggaran

Kemudian, sistem kesehatan handal, perlindungan sosial adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta reformasi institusional. 

Keempat, memperkuat fiskal komprehensif melalui reformasi perpajakan, menerapkan spending better zero based budgeting, memperkuat desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta inovasi pembiayaan. 

Kelima, Febrio menambahkan, pihaknya menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di 2023. 

"Caranya dengan optimalisasi reformasi struktural dan fiskal serta menjaga komitmen bersama seluruh kementerian dan lembaga," pungkasnya. 

Kereta Cepat

Pemerintah akan menyuntikkan dana Rp 4,3 triliun yang diambil dari APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun.

Dana tersebut akan disuntikkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (15/10/2021).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setoran modal awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disuntik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

“Anggaran modal awal kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan sisa anggaran tahun ini,” kata Tiko, panggilan akrab Kartika, Jumat (15/10/2021).

Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sebagai informasi China adalah negara yang berhasil bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek kereta cepat ini dengan menawarkan nilai investasi yang lebih murah.

Yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.