Ada Risiko Penggunaan Uang Negara dalam Situasi Krisis, Menkeu: Kita Libatkan Penegak Hukum
Sri Mulyani menyatakan, APBN saat ini bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, satu di antaranya melalui program PC-PEN.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, APBN saat ini bekerja keras menahan dampak negatif Covid-19, satu di antaranya melalui program PC-PEN.
Karena itu pihaknya akan terus mengelola APBN 2021 secara akuntabel, transparan, dan kredibel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Berbagai program PC-PEN ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis terjadi yang memang sangat dinamis. Dalam hal ini, kita memahami kemungkinan terjadinya risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis," ujarnya pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/09/2021).
Baca juga: Pesan Menkeu ke Kementerian dan Pemda: Jangan Abaikan Temuan BPK
Karena itu di dalam perencanaan maupun pelaksanaan, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum.
Baca juga: Penjelasan Kemenkeu soal Selisih Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2020
Aparat penegak hukum yang diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, serta LKPP selalu dilibatkan pada saat perancangan maupun pelaksanakan PC-PEN.
Baca juga: Begini Rekomendasi BPK, Merespon Polemik Program PC-PEN
Tak kalah penting juga menurut dia, bahwa jajarannya terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK sebagai lembaga auditor negara eksternal yang independen.
Sebab, satu di antara indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini WTP.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, LKBUN, LKKL, dan LKPD, serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN Untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu kemudian harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
