2 Tahun Jemaah Haji Batal Berangkat, Begini Siasat AMPHURI Gerakkan Ekonomi Usaha

TRIBUNNEWS.COM - Dua tahun tak berangkatkan haji, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) putar otak untuk menjaga kestabilan usaha dan perekonomian.

Selain itu, AMPHURI juga belum diberikan izin lagi untuk memberangkatkan jemaah umrah ke tanah suci.

Ketua Umum AMPHURI, Firman M Nur, menegaskan pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan usaha.

"Kami tidak mau mengatakan kami tidak mampu untuk melanjutkan usaha, tidak. Sesungguhnya kami memastikan roda usaha ini tetap berjalan," ungkap Firman dalam program diskusi Panggung Demokrasi Tribunnews dengan tema Pembatalan Haji 2021, Rabu (9/6/2021) lalu.

Bahkan, Firman menyebut AMPHURI memiliki kewajiban moral untuk memastikan tidak ada karyawan yang diputus kerja atau PHK atas penghentian kegiatan umrah dan haji.

AMPHURI, lanjut Firman, telah melakukan pengembangan usaha dan menggerakkan koperasi.

"Sejak kepengurusan kami, AMPHURI punya komitmen besar dari awal adalah membuat satu bidang kegiatan baru di DPP yang tidak ada hubungan dengan haji dan umrah, yaitu pengembangan usaha dan koperasi," ungkapnya.

Baca juga: Haji 2021 Hanya untuk Warga Arab Saudi dan Ekspatriat yang Tinggal di Sana

Diketahui AMPHURI terdampak pandemi Covid-19.

Dua kali pemberangkatan haji dibatalkan dan belum adanya kembali izin pemberangkatan umrah.

Firman menyebut diversifikasi usaha mulai dilakukan anggota AMPHURI.

"Dari potensi usaha yang ada dengan modal kantor, aset yang ada, karyawan yang ada, sebagian anggota kami sudah melakukan switch kegiatan sampingan," ungkap Firman.

Ia menyebut sejumlah anggota AMPHURI membuat inovasi usaha di luar bidang haji dan umrah.

"Ada yang buat kafe, restoran, ada yang ekspor impor, perdagangan langsung, dan alhamdulillah kelanjutan sudah sangat baik," ungkap Firman.

Baca juga: Pembatasan Kuota Haji, MUI Imbau Umat Muslim Indonesia Hormati Keputusan Pemerintah Saudi dan RI

Lebih lanjut, Firman meyakini pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada AMPHURI.

"Saya yakin sekali akan banyak insentif dan stimulus yang akan dikeluarkan pemerintah, untuk memastikan penyelenggara haji dan umrah yang dilindungi UU PHU, ini adalah ekonomi umat," ungkap Firman.

Haji 2021 Batal Berangkat

Diketahui sebelumnya Indonesia memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji 2021.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni lalu.

Baca juga: Pembatalan Haji 2021, Dirjen PHU Kemenag: Keputusan Pahit, tapi Ini Amanah Konstitusi

Keputusan pahit itu sempat menjadi pro kontra di masyarakat.

Muncul pula isu-isu liar di masyarakat soal penyebab Indonesia tak memberangkatkan haji tahun ini.

Kini polemik tersebut memudar setelah otoritas Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan haji 2021 hanya diperuntukkan bagi warga mereka maupun warga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi.

Pengumuman tersebut disampaikan otoritas setempat pada Sabtu (12/6/2021).

"Haji diberikan kepada semua muslim di dalam Kerajaan Arab Saudi yang berasal dari semua warga negara dan menegaskan bahwa pengaturan ini semata-mata karena keinginan Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan haji dengan aman dan nyaman," ungkap otoritas Arab Saudi, dikutip dari rilis KBRI Riyadh.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia terlebih dahulu memutuskan untuk batal memberangkatkan calon haji pada tahun ini.

Baca juga: Kemenag Sebut Keputusan Penundaan Haji Berdasarkan UUD 45 Terkait Perlindungan WNI

Menag Yaqut menyebut pemerintah akan berfokus pada penyelenggaraan haji tahun depan.

"Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," ujar Yaqut, di Jakarta, Sabtu (12/6/2021), dikutip dari setkab.go.id.

Menag juga memberi tanggapan pengumuman Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021.

"Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda. Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama," ujar Menag.

"Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya.

Baca juga: Arab Saudi Putuskan Haji 2021 Khusus Domestik, Menag: Kita Fokus Persiapan Tahun Depan

Yaqut juga mengapresiasi Arab Saudi yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021.

Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.

"Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif," ujarnya.

Lebih lanjut Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.

"Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid-19 segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya.

Menutup pernyataannya, mengajak semuanya untuk berdoa agar pandemi semua berlalu dan ibadah haji tahun mendatang dapat berjalan lebih baik.

"Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," pungkasnya.

Berita terkait ibadah haji 2021

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)