Sri Mulyani Dkk Ungkap Penyelundupan 2,5 Ton Narkoba Jaringan Timur Tengah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengungkapan penindakan terhadap total 2,5 ton narkotika jenis methamphetamine.

Total narkotika tersebut berasal dari jaringan internasional yang tersebar di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia.

“Pemerintah masih tetap waspada terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal underground economy seperti penyelundupan yang merupakan suatu tindakan ilegal. Dalam hal ini penyelundupan yang berkaitan dengan methaphetamine atau dalam hal ini psikotropika,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (28/04/2021).

Baca juga: Kemenkeu Ingin BUMN Tingkatkan Setoran Dividen jika Dapat PMN

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, DJBC diberi amanat untuk bersama-sama dengan Polri dan BNN menjadi leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) demi menciptakan Indonesia yang bebas narkoba.

“Harapan saya tentunya dalam operasi-operasi selanjutnya kita akan terus mengembangkan seluruh data intelijen. Selain itu, juga langkah-langkah profesional sinergi dan kolaborasi dengan integritas yang tinggi dari seluruh institusi-institusi yang penting ini, sehingga kita bisa melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman nyata narkoba dan juga terus melindungi Republik Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu: 80 Persen Setoran Dividen dari 10 BUMN, Sisanya Minta Bantuan PMN

Adapun hingga April 2021, DJBC bersama dengan Polri dan BNN telah berhasil mengungkapkan 422 kasus upaya penyelundupan narkoba dengan berat bruto mencapai 1,9 ton.

Sri Mulyani mengingatkan seluruh masyarakat untuk waspada karena jumlah kasus maupun jumlah berat narkotika tiap tahun terus terjadi kenaikan.

“Terima kasih Bapak Kapolri atas dukungannya, dari BNN luar biasa selama ini kami bekerja sama dan tentu dari DPR Komisi III. Dalam hal ini dalam dukungannya kepada kami serta dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya.