Penggunaan Batu Bara Meningkat, GMKI Nilai Pemerintah Abaikan Paris Agreement
GMKI menilai pemerintah mengabaikan Paris Agreement yang telah disepakati 194 negara termasuk Indonesia pada tahun 2016 silam
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom menilai pemerintah mengabaikan Paris Agreement yang telah disepakati 194 negara termasuk Indonesia pada tahun 2016 silam.
Hal itu menyusul penggunaan batu bara terus meningkat hingga 2024 dengan cadangan batu bara di Indonesia masih 143 miliar ton.
Baca juga: PLN UIP JBB Gelontorkan Dana 200 Juta Bantu Bidang Usaha Mikro
Menurut Jefri, realisasi pemanfaatan energi terbarukan pada tahun 2021 baru mencapai 11,2 persen dari target pemerintah 23 persen pada tahun 2025.
"Ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmennya mengenai penggunaan energi bersih terbarukan," ujar Jefri dalam diskusi “Masa Depan Energi Indonesia, Transisi Menuju Energi Bersih”, Sabtu (17/4/2021).
Baca juga: PLN Perkenalkan Produk Transformasi Digital Ketenagalistrikan di Hannover Messe 2021
GMKI juga menyampaikan transisi energi sulit tercapai karena beberapa kementerian tidak saling bersinergi dalam pengembangan energi terbarukan (ET).
Selain itu, daya tarik investasi proyek ET rendah karena perbankan tidak mendukung permodalan proyek EBT.
GMKI menyoroti proyek PLTU 35.000 Megawatt yang bermasalah yakni konsumsi listrik yang stagnan.
Menurut Kajian IESR dan Monash University Australia tahun 2019, terdapat surplus kapasitas listrik sebesar 13.000 Megawatt.
Persoalan ini membuat PLN akan kewalahan menjual listrik yang dibeli mahal dari pihak swasta.
Karena itu, Jefri Gultom menyampaikan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dibuat pemerintah selalu berubah dan tidak ada perencanaan yang tetap sebagai acuan.
Untuk mendorong akselerasi EBT dalam memenuhi target 23 persen tahun 2025, GMKI mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perpres EBT agar mengatur kemudahan berinvestasi proyek EBT di Indonesia khususnya investor lokal.
GMKI meminta pemerintah untuk mewujudkan energi masa depan yakni baterai dari nikel sulfat dan kobalt sulfat.
”Sumber daya alam kita melimpah, Indonesia harus berdaulat dalam energi," tutup Jefri Gultom.
