Rizal Ramli: Sri Mulyani Tidak Berani Ambil Tanggung Jawab

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Rizal Ramli menegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seharusnya berani mengambil tanggung jawab.

Mantan Menko Bidang Kemaritiman itu mengaku telah berbicara dengan banyak Direktur Utama bank.

"Mereka bilang didesak untuk mengeluarkan ini dan itu, kalau terjadi apa-apa nanti yang kena hukum kita karena kita yang tandatangan," cerita Rizal Ramli saat diskusi daring di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Sementara, kata Rizal, Sri Mulyani dan kawan-kawan di KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) dilindungi oleh UU Nomor 2/2020 tentang Imunitas.

Baca: Rizal Ramli Sindir Sri Mulyani, Caranya Menghitung Pertumbuhan Ekonomi Tak Lazim

"Artinya mereka Anggota KKSK itu dibebaskan dari tuntutan hukum jika melakukan kesalahan kebijakan atau kerugian negara," tegasnya.

Rizal Ramli bertutur Sri Mulyani seharusnya berani bertanggung jawab agar pejabat bawahannya merasa aman menjalankan kebijakan.

Dia juga membandingkan etos kerjanya saat masih menjadi Menteri Keuangan era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).

"Kami dulu umumkan di rapat, projek mana yang harus diteruskan mana yang harus ditunda. karena apa? zaman saya dulu itu saya tanggung jawab, ada notulensinya, pokoknya selama dia nggak nyolong, dia aman laksanakan kebijakan. Jadi pejabat di bawah tenang," urai Rizal.

Baca: Rizal Ramli Klaim Bisa Selamatkan Ekonomi Indonesia Dalam Satu Tahun

"Hari ini tidak ada jaminan, kalau keluarin uang besar bisa-bisa masuk penjara," tambahnya.

Rizal juga menyayangkan pernyataan Sri Mulyani terkait menteri-menteri baru yang dianggap belum memahami prosedur dan birokrasi sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

"Kalau saya menduga ada dua kemungkinan pertama karena Sri Mulyani sok jago, karena dia bilang yang lain nggak ngerti apa-apa kecuali dia. di situ harusnya dia ambil tanggung jawab karena dia Menkeu, dia semestinya jelaskan ke menteri lain yang nggak ngerti prosedur dan birokrasi," ucap Rizal.

"Kemungkinan kedua bisa-bisa juga dia disuruh oleh Presiden Jokowi karena kan ada rencana mau ganti menteri. Jadi dibiarkan saja nanti dianggap menteri yang nggak ngerti diganti mungkin ya. Saya gak bisa nebak apa yang terjadi," tukasnya.