Muhammadiyah Kritisi Upaya Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19
Menurutnya, pemberian sembako hanya akan menguntungkan usaha besar yang jumlahnya sedikit dan tidak meningkatkan daya beli rakyat kecil.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammadiyah menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang bergerak minus 5,32 persen karena faktor utama adanya pandemi Covid-19.
Hal tersebut menjadi kekhawatiran publik tak terkecuali bagi Muhammadiyah bahwa ekonomi Indonesia akan masuk ke jurang resesi, seperti Singapura, Amerika, dan sejumlah negara Uni Eropa.
"Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan membentuk tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang ada, tapi tampaknya perlu dikritisi karena ternyata kebijakan yang diambil ada yang tidak mendukung bagi tercapainya tujuan pemulihan ekonomi," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (6/8/2020).
Baca: Apa yang Terjadi Saat Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 1998? Rupiah Anjlok hingga Banyak PHK
Anwar menyebut minimal perlu dua hal yang diperhatikan pemerintah. Dua hal tersebut dari elaborasi pernyataan ekonom Suhadi Lestiadi.
"Menyangkut subsidi bunga, di mana menurut yang bersangkutan, subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut ternyata hanya menguntungkan dunia perbankan dan tidak berdampak langsung terhadap pemulihan UMKM yang menjadi tujuan dari pemerintah," kata Anwar.
Baca: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus, Analis: Jika Resesi Terjadi, Masyarakat Jangan Panik
Pasalnya, yang menjadi persoalan pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, adalah tak adanya ketersediaan modal usaha, buman margin atau bunga perbankan dari kredit pinjaman.
"Pemberian subsidi bunga oleh pemerintah kepada UMKM melalui dunia perbankan jelas tidak akan menyentuh persoalan mereka. Padahal jumlah usaha mikro tersebut sangat besar yaitu sekitar 63,3 juta (98,68%). Yang akan bisa tersentuh lewat bantuan bunga ini adalah hanya usaha kecil dan menengah saja yang jumlahnya yaitu usaha kecil sekitar 783,1 ribu (1,22%) dan usaha menengah 60,7 ribu (0,09%)," lanjutnya.
Maka itu, menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk menyempurnakannya.
"Agar dana yang sudah disediakan pemerintah untuk menolong dan membantu rakyat kecil bisa dinikmati tidak hanya oleh dunia perbankan, usaha kecil dan menengah, tapi juga oleh usaha mikro yang jumlahnya memang sangat besar," kata Anwar.
Baca: Pemerintah Akan Santuni Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta demi Pulihkan Ekonomi Nasional
Anwar kemudian menyoroti soal pemberian sembako ketimbang bantuan berupa uang. Menurutnya, pemberian sembako hanya akan menguntungkan usaha besar yang jumlahnya sedikit dan tidak meningkatkan daya beli rakyat kecil.
"Caranya tentu saja bukan dengan memberi mereka sembako, tetapi memberi mereka uang dalam bentuk bantuan langsung tunai, untuk membeli sembako, sehingga di kalangan masyarakat bawah terjadi geliat ekonomi berupa suply and demand, dan ini jelas sangat kita perlukan dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat," pungkasnya.
