Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas, Begini Penjelasan Kemenkeu
per tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah status diberikan oleh lembaga internasional kepada Indonesia.
Kementerian Keuangan menyatakan, per tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country.
Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, GNI per capita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dolar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dolar AS.
Baca: Menhub Budi Karya Minta Kemenkeu Subsidi Rapid Test untuk Masyarakat
Baca: Bank Indonesia: 72,6 Persen Usaha UMKM Terdisrupsi Pandemi Covid-19
Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu berpendapat rendah 1.035 dolar AS, menengah bawah 1.036 dolar AS- 4.045 dolar AS, menengah atas 4.046 dolar AS-12.535 dolar AS, dan menengah atas diatas 12.535 dolar AS.
"Klasifikasi kategori ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia, namun juga dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari melalui keterangan resmi, Kamis (2/7/2020).
Menurutnya, Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).
Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.
"Hal tersebut juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan," pungkas Rahayu.
