Ekonom Ini Prihatin, Banyak Banget Kebijakan yang Arahnya Bukan Penyelamatan Ekonomi Warga

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyoroti aktivitas di era 'New Normal' pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan pemerintah yang didorong untuk memasuki fase new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dia mengkritik sidak yang dilakukan Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat daerah yang mendatagi pusat perbelanjaan besar seperti mal. 

Dia mengatakan, pejabat seharusnya melakukan sidak ke pusat-pusat ekonomi masyarakat bawah seperti pasar tradisional yang dipadati warga.

Baca: Faisal Basri Kritik Program PEN: Jangka Pendek dan Banyak Utang Negara Mengalir ke BUMN

"Yang pertama kali ditengok waktu pelonggaran itu

Baca: Prediksi Faisal Basri, Rupiah Akan Melemah Lagi di Akhir Juni Pasca Puncak Covid-19

kan (fokusnya) ke mal, jadi sidaknya itu di mall, itu juga diikuti oleh beberapa kepala daerah ya sidaknya sidak di mal," kritik Bhima di acara ngobrol bertajuk 'New Normal: Antara Ekonomi dan Kesehatan Warga' yang diadakan live di Instagram, Rabu (10/6/2020) sore.

Baca: Faisal Basri: Rupiah Menguat karena Utang Dolar Indonesia Meningkat

"Seharusnya, pertama kali presiden sebagai simbol kan harusnya ngecek juga protokol kesehatan di warung kecil, kemudian juga di pasar-pasar tradisional, itu juga (seharusnya) didahulukan ke sana," jelas Bhima.

Bhima menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak terlihat sebagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi kemasyarakatan.

"Jadi kalau kita lihat sequence dari awalnya, itu memang banyak banget kebijakan-kebijakan yang arahnya itu bukan ke penyelamatan ekonomi masyarakat," kata Bhima.

Ia pun menyebutkan salah satu langkah yang menurutnya tidak perlu dilakukan yakni mengundang influencer untuk sosialisasi penanganan corona.

Padahal, kata dia, pemerintah memiliki cukup waktu dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus ini, tanpa harus menggaet puluhan influencer yang menghabiskan anggaran Rp 72 miliar.

"Kenapa saya bisa bilang begitu? Waktu awal misalkan, mengundang influencer, jadi sebenarnya kita punya waktu melakukan pencegahan-pencegahan terhadap Covid-19, tapi justru kemudian kita malah mengundang influencer atau (menganggarkan) Rp 72 miliar," ujar Bhima.