Garda Khawatirkan GrabWheels Dimanfaatkan Jasa Kirim Barang Tanpa Hiraukan Keselamatan
Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono berharap pemerintah tegas mengatur GrabWheels atau otoped listrik di jalan raya.
lihat foto
“GrabWheels membawa dampak ekonomi secara signifikan bagi pengguna dan bagi penyedia area parkir,” tuturnya.
Sebelumnya, Markas Besar Kepolisian RI akan mulai memberlakukan aturan baru terkait keberadaan skuter listrik atau otoped yang berlalu-lalang di jalan raya mulai Senin, (25/11/2019).
Polri menyatakan, pengendara otoped yang bandel bisa dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, aturan tersebut telah terkamtub dalam Pasal 282 Jucto Pasal 104 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
Sanksinya, akan mengacu pada sistem tilang elektronik.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci jalan mana yang boleh dan tidak boleh dilalui oleh Otoped.
Yang pasti, pihak kepolisian akan memberikan teguran terlebih dahulu jika pengendara otoped mengendarai daerah yang dilarang Polri.
"Nanti jika ada otoped maupun skuter yang sudah melewati jalan kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya nanti akan diberhentikan oleh pihak Kepolisian, jika nanti yang bersangkutan tidak mau berhenti maka yang bersangkutan bisa kita kenakan ke pasal 282 Undang-undang lalu lintas jalan raya, karena tidak mematuhi petugas Kepolisian," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Ia juga mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk memastikan pelaksanaan aturan baru tersebut. Karenanya, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam mengendarai skuter listrik.
Disarankan Beroperasi di Lokasi Wisata
Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menyoroti bisnis persewaan GrabWheels.
Dia memandang otoped listrik tersebut bukanlah alat bantu mobilitas.
”Tetapi memanfaatkan kebutuhan rekreasi, untuk mendapatkan keuntungan,” ungkapnya dalam diskusi “Quo Vadis Aturan Main Skuter Listrik” di Jakarta, akhir pekan lalu.
Bila memang sebagai mobilitas, sambung dia, banyak unsur yang tak terpenuhi.
Lagipula, berdasarkan data Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), hanya 35% pengguna yang tujuan penggunaannya sebagai alat transportasi.
