Selasa, 7 Oktober 2025

Natuna dan Sembilan Kabupaten Raih Penghargaan 'BBM Satu Harga'

Pemkab Natuna akan terus mengawasi penjualan BBM di Natuna agar tetap satu harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

HandOut/Ist
Acara bertajuk ‘Hilir Migas Expo 2019’ di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jumat (27/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meraih penghargaan BBM Satu Harga dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archanda Thahar bersama Kepala BPH Migas Fhansurullah Asa kepada Bupati Natuna Hamid Rizal dalam acara bertajuk ‘Hilir Migas Expo 2019’ di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jumat (27/9/2019).

Selain Kabupaten Natuna, penghargaan terkait HUT ke-16 BPH Migas ini juga diberikan kepada sembilan pemerintah kabupaten lainnya, di antaranya Kabupaten Talaut, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Nias Selatan.

Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan penerapan BBM Satu Harga sudah berjalan dengan baik di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.

“Baik di Pulau Natuna maupun di pulau-pulau lainnya, BBM sudah satu harga semua,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).

Meski demikian, Hamid Rizal mengatakan pihaknya masih menemui kendala terkait alat transportasi untuk mengangkut BBM ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Natuna.

“Kendalanya, kami masih menggunakan kapal kayu untuk mengangkut BBM, sehingga aspek keamanannya kurang terjamin. Seharusnya menggunakan kapal besi,” ungkapnya.

Hamid Rizal menjelaskan, BBM Satu Harga dapat diterapkan di Kabupaten Natuna lantaran biaya distribusinya disubsidi oleh Pertamina.

Untuk itu, Pemkab Natuna akan terus mengawasi penjualan BBM di Natuna agar tetap satu harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“BBM Satu Harga ini sangat membantu masyarakat Natuna, terutama para nelayan. Sehingga, beban nelayan untuk melaut tidak terlalu berat,” ujar Hamid Rizal.

Dia mengungkapkan hasil tangkapan ikan para nelayan di Natuna juga sudah ditampung oleh salah satu BUMN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga harga ikan relatif bagus.

“Sekarang kesejahteraan nelayan di Kabupaten Natuna sudah meningkat,” katanya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, kata Hamid, juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna yang melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Sekarang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mencapai 5,8 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,3 persen,” jelasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Hamid Rizal juga mencatat APBD kabupaten terbesar di Provinsi Kepri. Untuk tahun 2018, APBD Natuna mencapai Rp 1,2 triliun dan APBD Natuna 2019 mencapai Rp 1,3 triliun.

“Selain sektor migas dan perikanan, kami juga sedang menggali potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata,” ujarnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved