Politikus Gerindra Tolak LRT Disubsidi karena Tidak Terlalu Diminati Masyarakat
Anggota Komisi V DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo tak menyetujui subsidi yang diberikan untuk tarif Light Rail Transit (LRT).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo tak menyetujui subsidi yang diberikan untuk tarif Light Rail Transit (LRT).
Sebab, keberadaan LRT tersebut tidak terlalu diminati oleh masyarakat dan stasiun LRT itu hanya menuju kawasan elite semata.
Bambang mengatakan bahwa tarif moda transportasi tersebut seharusnya disesuaikan dengan tarif komersial yang ada.
Dirinya beralasan jika pemberhentian LRT tersebut hanya menyasar ke pemukiman masyarakat kalangan menegah ke atas.
Baca: Nyali Besar Menteri Susi: Sekalipun Jenderal yang Telepon Saya Tidak Takut
Sementara masyarakat kalangan bawah sulit mendapatkan akses.
"LRT itu seharusnya disesuaikan tarifnya dengan tarif komersial yang ada. Karena, LRT itu stasiunnya langsung ke daerah-daerah elite. Jadi, LRT ini tidak boleh disubsidi jadi harus dilepas ke pasar," ucap Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Dirinya pun mencontohkan terkait dengan keberadaan LRT di Palembang, Sumatera Selatan.
Bambang mengatakan jam operasional LRT di kawasan tersebut jauh di bawah jam operasional Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
"Seperti LRT yang ada di Palembang, dia beroperasional jauh di bawah jam operasi bandara. Pukul 07.00 WIB dia baru on, pukul 16.00 WIB sudah selesai. Padahal, bandara itu pukul 06.00 WIB sudah ada dan penerbangan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB," paparnya.
Baca: Mimpi Aneh Soeharto Sebelum Meninggal Dunia, Nonton Gamelan dengan Sinden Asal Sunda
"Jadi LRT ini sebenarnya tidak diminati sama masyarakat. Padahal, pembangunan untuk moda transportasi tersebut sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp10,9 triliun. Jadi, sia-sia saja anggaran itu. Dan ini patut dipertanyakan siapa penggagas dari LRT ini. Karena ini menggunakan uang publik, menggunakan anggaran APBN dimana anggaran ini bahkan disubsidi lebih dari 300 miliar setahun.itu juga menggunakan uang APBN," imbuhnya.
Untuk itu, Bambang menilai keberadaan LRT ini sendiri bisa terancam tidak laku dan tidak akan memiliki peminat.
Dirinya juga mencontohkan seperti keberadaan kereta bandara yang sangat minim dengan daya tarik penumpangnya.
"Jadi akhirnya ini tidak akan laku seperti yang terjadi pada kereta bandara. Tidak ada yang naik, paling 15 orang. Cobalah litbang-nya dilibatkan dalam perencanaan setelah itu baru dilaksanakan pembangunannya," ujar Bambang yang juga politisi Partai Gerindra itu.
"Saya kira, pemerintah harus memikirkan LRT ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan bawah. Seperti dekat dengan terminal bus, pasar tradisional, stasiun kereta api dan sebagainya," tutup Bambang.