Pertumbuhan Ekonomi Dunia Diprediksi Melemah Terimbas Perang Dagang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dengan China akan berimbas negatif bagi pertumbuhan ekonomi dunia pada semester kedua 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pada semester pertama 2018, pertumbuhan ekonomi dunia berada di level 3,9 persen. Namun, dengan adanya perang dagang dikhawatirkan akan memberikan dampak pelemahan ekonomi secara global.

“Pertumbuhan ekonomi dunia yang mencapai 3.9 persen akan mengalami risiko pada semester kedua, padahal kita berharap ini bisa jadi salah satu mesin dari pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dunia tapi negara-negara yang mengandalkan investasi dan ekspor,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Untuk itu, kata Sri, hal tersebut harus diwaspadai, sebab dengan adanya proyeksi ekonomi global yang cenderung melemah bisa berdampak bagi terhalangnya ekspor Indonesia.

“Kita waspada ekspor akan terhalangi dari proyeksi global ekonomi yang melemah, karena negara-negara tujuan ekspor menjadi memunculkan barikade lebih tinggi entah dari tarif maupun non tarif,” jelas Sri Mulyani.

Peluang Indonesia

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono menilai, perang dagang perlu dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekpornya.

“Ketika AS menghajar produk-produk China karena perang dagang, ada peluang produk yang bisa kita isi. Jadi, mungkin produk China kena pajak tinggi dan mahal, produk itulah yang bisa kita masuki,” kata Tony di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (24/7/2018).

Dijelaskan Tony, peristiwa perang dagang ini seperti kejadian pada 1985-1986 ketika Pemerintah AS saat itu menghentikan impor tekstil dari Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Taiwan dengan alasan kuota impor telah habis. Untuk itu, pemerintah bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan mengekspor hasil tekstil asal Indonesia.

“Ini peluang bagi Indonesia untuk masuk, tugas pemerintah adalah memetakan produk apa saja ketika perang dagang itu terjadi,” tandasnya.