Keadilan Pembangunan, Indonesia Sentris Jokowi Harus Dilanjutkan
Menurutnya, pembangunan dari Aceh sampai Papua bukan hoaks. Jika ada yang mengatakan demikian berarti fitnah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan bahwa pembangunan Indonesia Sentris yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo adalah pembangunan dari Aceh hingga Papua. Visi Indonesia Sentris menekankan pada keadilan dalam pembangunan.
Tiga kali politisi Golkar itu menekankan arti sederhana dari kata Indonesia Sentris Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla pada awal diskusi dan buka bersama Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ), di Patra Jasa Tower, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Menurutnya, pembangunan dari Aceh sampai Papua bukan hoaks. Jika ada yang mengatakan demikian berarti fitnah.
Dalam pelaksanaannya, visi Indonesia Sentris terus diawasi dan dievaluasi langsung oleh Presiden Jokowi. Hal ini terlihat kasat mata dari rutinnya kegiatan rapat terbatas. Presiden terus meminta update dari berbagai program pembangunan.
Baca: Jaring Investor, Jokowi Minta Menterinya Keliling Negara Timur Tengah
Kepala Negara juga terus turun melihat langsung pelaksanaan pembangunan. Salah satunya bahkan sampai harus menggunakan motor trail untuk membuka jalan di wilayah pegunungan Papua.
"Itu disebut dengan Indonesia Sentris. Kenapa terlaksana? Karena kontrolnya ada di Jakarta," kata Ngabalin dalam diskusi yang diselenggarakan Arus Bawah Jokowi (ABJ) tersebut.
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyatakan tema yang diangkat ABJ merupakan tema serius. Ia menggarisbawahi tema diskusi yang diangkat Relawan Jokowi sebenarnya sudah dilaksanakan Pemerintahan Jokowi. Visi besar dalam rangka menyatukan bangsa Indonesia.
Visi Indonesia Sentris merupakan antitesis dari visi yang melihat bahwa pembangunan di Pulau Jawa saja. Indonesia Sentris sudah melalui kajian matang berdasarkan perhitungan dan angka-angka ekonomi. Dimana kontribusi daerah satu dengan daerah lainnya selama ini terbilang kecil berdasarkan angka statistik.
"Seperti diketahui dalam angka statistik, kontribusi daerah 58 persen. Paling ekstrim Maluku Utara kontribusinya 0,8 persen," jelas Eko.
Semakin kecil pembangunan daerah, lanjut dia, semakin kecil pula dampaknya bagi pembangunan pada suatu daerah. Hal tersebut bisa dilihat misalnya dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Presiden melalui visi besar Indonesia Sentris ingin hal tersebut tidak terjadi lagi pada pemerintahannya.
"Pemerintah ingin menyebarkan kue pembangunan ke daerah-daerah, supaya daerah lain menerima manfaat dari pembangunan. Supaya terjadi keadilan di seluruh Indonesia," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengacungi jempol kinerja Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok Presiden yang memahami rakyat karena membangun berbagai infrastruktur ke pelosok daerah.
"Memang terjadi suatu perubahan, alokasi, pembangunan dari ujung ke ujung, dan dengan berbagai penampilannya ini bahwa (Jokowi) Presiden untuk semua," kata dia.
Bara membandingkan pembangunan di era Jokowi dengan era sebelumnya. Dimana pada era sebelumnya ada kecenderungan pemerintah pusat kurang memperhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Tanpa menyebut era sebelumnya dimaksud, ia menyebut adanya ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa.