Anggaran Infrastruktur Kemungkinan Berkurang untuk Tambal Subsidi

Laporan Reporter Kontan, Adinda Ade Mustami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kinerja anggaran kementerian atau lembaga (K/L) selama empat bulan pertama di tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2017.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penyerapan belanja K/L sampai dengan 30 April 2018 mencapai Rp 165,88 triliun, naik 22,75% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dari 15 K/L dengan pagu alokasi anggaran terbesar, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham), dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjadi K/L dengan persentase penyerapan terbesar.

Capaiannya juga naik signifikan dibanding penyerapan anggaran akhir April 2017 lalu.

Namun penyerapan anggaran oleh K/L yang berhubungan dengan infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) tak terlalu tinggi, masing-masing hanya 13,97% dan 12,31%, tidak jauh berbeda dengan April 2017.

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengindikasikan penyerapan anggaran K/L yang berhubungan dengan infrastruktur lantaran pemerintah menahannya.

Baca: Daimler Luncurkan Varian Baru Truk Axor 2523 R untuk Angkutan BBM dan CPO

Pertama, karena terhadap ekonomi membutuhkan waktu, memasuki tahun politik, dan pemerintah ingin memperbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Jadi pemerintah mengorbankan anggaran infrastruktur," kata Bhima kepada KONTAN, Senin (21/5/2018).

Realisasi SiLPA hingga akhir April lalu memang tercatat cukup besar mencapai Rp 133,59 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 123,23 triliun.

Bhima menyatakan, pemerintah akan menggunakan SiLPA tersebut untuk tambahan anggaran subsidi yang kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun-Rp 20 triliun.

Sebab, pemerintah tak akan mengajukan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P).

Sementara realisasi anggaran tertinggi, termasuk bansos kata Bhima, perlu dievaluasi.

Sebab, penyerapan yang tinggi itu tidak dibarengi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Di kuartal pertama tahun ini, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95% year on year (YoY).