Bertemu Parlemen Uni Eropa, JK Perjuangkan Kelapa Sawit Indonesia Masuk Eropa
Kalla juga menegaskan, pelarangan itu juga dapat merusak program PBB terkait SDGs atau Sustainable Development Goals.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hari ini menggelar pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu siang (9/5/2018).
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Kalla memperjuangkan agar minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia agar bisa tetap masuk pasar Eropa.
Sebagaimana diketahui, Uni Eropa akan melarang minyak kelapa sawit masuk pasar Eropa mulai tahun 2021.
"Kita (Indonesia) harapkan kerja sama lebih baik. Kita juga ingin beri penjelasan menghindari masalah-masalah yang kurang tepat. seperti masalah palm oil," jelas Kalla.
JK berharap Uni Eropa dapat melihat sisi lain dampak buruknya jika larangan itu tetap dijalankan.
JK menjelaskan, kelapa sawit bukan hanya sekedar komoditi, tapi juga memberikan kehidupan bagi banyak pekerja dalam proses produksinya.
"Jangan dianggap itu sebagai komoditi saja. Tapi (industri kelapa sawit) itu mempekerjakan jutaan orang. Kalau itu terjadi masalah, bisa terjadi kemiskinan. Dilihat dari sisi berbeda, jangan hanya dilihat dari sisi komoditasnya," ujar Kalla.
Kalla juga menegaskan, pelarangan itu juga dapat merusak program PBB terkait SDGs atau Sustainable Development Goals.
Baca: Wardah Kenalkan Empat Gaya Make-up Sambut Ramadhan
SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
"Bagi kita, ini komoditi yang labour intensive (banyak menyerap tenaga kerja), sehingga apabila itu berkurang menimbulkan kemiskinan padahal semua negara ingin SDGs maka akan merusak program SDGs," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa ini turut hadir pula Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, David MC Allister dan Langen Werner dari Parlemen Uni Eropa, dan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia YM Vincent Guerend.
