Pedagang dan DPR Pertanyakan Soal Swasembada Bawang Putih

Baca: Saksi Sebut Anggota Tim 11 Bupati Rita Sempat Minta Proyek di Dinas Peternakan

"Alasannya karena pengurusan di bea cukai susah, kemudian lab-nya berbelit-belit. Semua kontainer harus dilab tapi kebenarannya wallahualam. Sekali dateng yang saya dengar setiap minggu kisaran 60 sampai 100 kontainer tapi yang sampai ke sini tertunda-tunda kadang satu kadang dua, alasannya kapal delay," lanjut Khairul.

Pedagang bawang putih dari Pasar Induk Kemang Bogor, Suparta mengatakan meskipun kekurangan pasokan barang, ia tetap tidak bisa menaikan harga.

Ia takut apabila menaikan harga justru dianggap pedagang bermasalah.

"Kalau kita jual tinggi takutnya jadi gimana gitu kan seperti tahun kemarin jual tinggi dikira penjualnya tidak benar," kata Suparta.

Terhadap para pedagang, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan akan memanggil lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Satuan Tugas Pangan Polri dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Viva mengamini keluhan pedagang.

Ia menyayangkan, jika ada pihak tertentu untuk mengendalikan harga dan pasokan kepada pedagang .

Ia juga mendesak Satgas Pangan Polri mengusut tuntas tata niaga bawang putih, terlebih Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sembilan kejanggalan niaga pangan.

Ia menyayangkan, bahwa pedagang tidak menerima pasokan bawang putih lokal sehingga menjual bawang putih impor di pasaran.

Pada 2017, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian menargetkan, swasembada bawang putih sebanyak 450.000 ton dengan mayoritas 97 persen produk impor.

Kemudian pemerintah menurunkan target swasembada menjadi 300.000 ton pada 2018.

Kini, kebutuhan bawang putih di Indonesia mencapai 500.000 ton per tahun., Namun produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan bawang putih, Indonesia masih mengimpor dari China, Mesir, India, Filipina, Thailand, hingga Taiwan.