Aturan Keterbukaan Data Nasabah Menuai Gugatan

3. Klaim keliru, karena soal pembukaan rekening bank di dalam negeri berkaitan dengan urusan pajak telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.

4. Kekeliruan lainnya, konvensi internasional itu seharusnya disahkan ke dalam suatu undang-undang melalui proses ratifikasi.

5. Penetapan konvensi internasional tanpa melalui proses ratifkasi mengundang pertanyaan: Apakah isi Perppu Pajak itu sungguh-sungguh sesuai dengan isi konvensi internasional tersebut?

6. Konvensi internasional secara fundamental mengatur keterbukaan informasi yang terkait dengan perpajakan itu adalah pembukaan rekening warga negara tertentu yang ada di luar negeri. Contohnya, seorang WNI memiliki rekening di negara asing, pemerintah berdasarkan konvensi internasional dapat meminta pemerintah negara asing membuka rekening si WNI.

7. Perppu Pajak ini tak mengatur secara tegas apakah berlingkup trans-nasional atau intra-nasional. Perppu malah dapat ditafsirkan memberikan kewenangan tambahan kepada otoritas pemerintahan untuk membuka seluruh rekening yang ada di dalam negeri.

8. Pengaturan Perppu yang tak sesuai dengan konvensi internasional ini inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 mengenai perlindungan yang memberikan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28G UUD 1945 yang memberikan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan.

Sumber: Berkas gugatan uji materi

 
Reporter: Ghina Ghaliya Quddus, Sinar Putri S.Utami