Said Didu: Kritik BUMN tapi Kadin Tutup Mata Terhadap Dominasi Swasta di Bidang Perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan telah melakukan aksi dominasi tehadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluhkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani kini berbalik arah.

Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menuding Kadin telah menutup mata terhadap aksi dominasi yang dilakukan swasta selama ini.

Aksi dominasi itu bahkan dilakukan oleh konglomerasi yang hanya dari beberapa orang saja.

"Mohon maaf yang menguasai lahan di Indonesia 80 persen siapa sih? yang kuasai tambang siapa sih? kan teman-teman Bapak. Yang kuasai perkebunan juga swasta, jadi bukan BUMN sama sekali yang kuasai," kata Said Didu kepada Anggota Komite Kadin Bidang BUMN, Krisnaraga Syarfuan saat diskusi 'Monopoli BUMN?' di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Di sektor tambang, Said Didu mengungkapkan BUMN hanya menguasai 5 persen, di sektor perkebunan hanya 6 persen. Kepemilikan BUMN di sektor perkebunan bahkan sangat jomplang dibandingkan oleh seorang konglomerat yang menguasai sekitar 800.000 ha.

"Jumlah perkebunan sawit Indonesia itu punya PTPN hanya satu juta hektare. Ada satu orang konglomerat yang memilki 800 ribu hektare. Lima konglomerat itu menguasasi lebih dari dua juta hektare. Jadi yang dominan adalah konglomerat, bukan BUMN," kata dia.

Said mengkritik tajam Kadin karena tidak pernah mempersoalkannya. Kadin juga tidak bersikap bagaimana sektor real estate di Jabodetabek sebesar 70 persennya dikuasai oleh tiga orang saja.

Menurut Said, sebenarnya tidak ada lagi yang tertutup untuk swasta sehingga harus mengeluh. Hanya sektor tertentu yang dibatasi semisa pupuk, dan BBM. Bahkan untuk listrik, BUMN hanya menguasi 31 persen.

Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan kritiknya terhadap BUMN saat penutupan Rakornas Kadin 2017, di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rosan mengutarakannya di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir untuk menutup Rakornas.

"Mohon maaf, BUMN ambil banyak porsi swasta dan UMKM. Karena kita tahu, BUMN (memiliki) katering sama pakaian dibikin sama cicit (perusahaan) mereka. Ini kan jatah UMKM," kata Rosan.