SKK Migas Terus Genjot Eksplorasi
Tren penurunan aktifitas dan penanaman investasi eksplorasi migas banyak didorong oleh penurunan harga minyak dunia.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi, khususnya kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Pasalnya, sejak tahun 2014, investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja (WK) Eksploitasi maupun Eksplorasi terus menurun.
Dari data Kementerian ESDM di 2014, total biaya eksplorasi mencapai Rp31,01 triliun dengan rincian Rp12,9 triliun di Wilayah Kerja (WK) Eksplorasi dan Rp18,11 triliun di WK Eksploitasi.
Tahun 2016, jumlahnya turun menjadi Rp13 triliun yang meliputi Rp4,2 triliun di WK Eksplorasi dan Rp8,8 triliun di WK Eksploitasi.
“Eksplorasi adalah masa depan industri hulu migas karena kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan baru tersebut menjadi harapan peningkatan produksi migas di masa mendatang,” ujar Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sukandar, di Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Saat ini, terdapat 270 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Dari jumlah tersebut, 87 Kontraktor KKS masuk dalam fase eksploitasi.
Sedangkan 183 Kontraktor KKS masih dalam tahap eksplorasi, baik konvensional sebanyak 130 kontraktor dan non konvensional sebanyak 53 kontraktor.
Sukandar menjelaskan, tren penurunan aktifitas dan penanaman investasi eksplorasi migas banyak didorong oleh penurunan harga minyak dunia.
Untuk meningkatkan investasi, pemerintah rombak regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Pemerintah juga memberi delapan tambahan insentif pada PSC Gross Split yang termaktub dalam Permen ESDM Nomor 52/2017 terkait Revisi Bagi Hasil Gross Split.
Bagian Kontraktor KKS dapat meningkat antara lain dilihat dari kumulatif Eksploitasi, harga minyak dan gas, kandungan hidrogen sulfida (H2S) tinggi, dan ketersediaan infrastruktur.
“Pemerintah telah berupaya, namun peningkatan aktifitas eksplorasi tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan,” kata Sukandar.
