Usulkan IRI Masuk Kurikulum Universitas, Putut: Dengan Konsep IRI, Gaji Petani Juga Bisa Tinggi

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro mengatakan modul Indonesia Raya Incorporated (IRI) perlu dimasukkan dalam kurikulum pengajaran di perguruan tinggi.

Pemantapan tentang IRI di bangku kuliah menjadi langkah menanamkan wawasan nusantara kepada generasi penerus bangsa.

"Dunia pendidikan harus memiliki wawasan nusantara, dan IRI itu berbasis pada wawasan nusantara. Sehingga kami mengusulkan IRI masuk kurikulum perguruan tinggi,” ujar Putut seusai  memberi kuliah umum bertema "IRI: Perkawinan BUMN dan BUMD" di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Rabu (8/3/2017) lalu.

Menurut dia, wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa yang melihat ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai satu kesatuan, sangat penting tertanam di setiap anak bangsa.

Kurikulum IRI, kata Putut, bisa mengikis persoalan-persoalan yang menghambat tercapainya kesejahteraan dan keutuhan NKRI seperti masalah mayoritas minoritas, perbedaan agama, putra daerah putra bangsa, atau jawa dan luar jawa.

"Dengan kurikulum IRI, para pemimpin bangsa bisa mengarahkan anak didik ke mana mereka akan pergi, dan apa yang nanti harus diperbuat," katanya.

Kuliah umum diikuti sekitar 300-an mahasiswa dan dibuka oleh Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Drs Sigit Triandaru Msi Phd.

Pemantapan wawasan nusantara melalui kurikulum IRI, menurut Putut, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga hukum, sosial, dan budaya.

"Seberapa banyak sumber ekonomi yang ada, sebanyak itulah bisa diberikan pemahaman tentang kemantapan wawasan nusantara," katanya.

Putut menyebut IRI dapat mengatasi masalah ketidakmerataan kesejahteraan. Banyak putra-putri dari berbagai daerah yang dikirim belajar ke Yogyakarta, Jakarta dan daerah-daerah besar lainnya di Indonesia.

Menjadi persoalan karena setelah lulus mereka tinggal di daerah-daerah tersebut dengan segala kesuksesan yang dicapai.

"Ini menjadi prototype kesuksesan tidak bisa dicapai di daerah asal. Dengan IRI mereka akan kembali dan membangun daerahnya karena di sana ada pekerjaan. Kerja di Kalimantan, kerja di Papua sama saja dengan kerja di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Dengan konsep IRI, misalnya, gaji petani juga bisa besar," tukasnya.

Konsep IRI terus digaungkan Gerakan Ekayastra Unmada. Sejauh ini ada 14 profesor dan doktor dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menyatakan mendukung pelaksanaan IRI sebagai paradigma baru kesejahteraan Indonesia.

Selain itu dukungan juga disampaikan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menyebut konsep IRI selaras dengan Pasal 33 UUD 1945. Dia berjanji akan membawa konsep IRI kepada Presiden Jokowi apalagi pemerataan kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir IRI, menurutnya, sesuai dengan fokus perhatian Presiden Jokowi saat ini.

Di berbagai kesempatan, terakhir di depan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta tadi siang, Putut selaku penggagas menjelaskan inti dari konsepsi IRI menekankan perkawinan antara BUMN dan BUMD (Provinsi dan Kabupaten).

Perkawinan ini membentuk suatu entitas baru, misalnya PT X, yang sebagian sahamnya dijual kepada BUMD (Provinsi dan Kabupaten) yang ada di seluruh Indonesia.

Kepemilikan saham BUMD (Provinsi dan Kabupaten) di PT X dapat membentuk entitas baru atau bisa juga tidak.

Namun jika terbentuk entitas baru maka sebagian sahamnya dijual kepada seluruh rakyat yang ber-KTP Indonesia dengan mekanisme pasar saham yang baru, pasar saham IRI.

"Jika sudah terjadi mekanisme ini, yang diperlukan adalah lokomotif-lokomotif ekonomi. BUMN-BUMN yang kuat seperti Pertamina, PGN, PLN dan lain-lain masing-masing harus menjadi lokomotif ekonomi bagi BUMD-BUMD, dan bukan bergabung menjadi satu membentuk holding," kata Putut dalam kuliah umumnya.

Percepatan ekonomi IRI, katanya, adalah membawa sebanyak-banyaknya gerbong ekonomi BUMD Provinsi dan Kabupaten untuk memperkuat ekonomi masing-masing daerah.

Jika mekanisme dan sistem ekonomi IRI ini terjadi, masih kata Putut, akan terdorong terwujudnya transparansi, fair competition, good corporate governance (GCG) dan anti korupsi karena semua pihak yang terlibat akan saling mengawasi.

Di bidang sumberdaya manusia, kekurangan SDM yang tidak berkualitas akan ditutupi dari daerah lain sehingga dengan sendirinya konteks putra daerah terhapuskan. Di lain hal, IRI akan meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi karena memenuhi tuntutan bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam IRI.

Di bidang ekonomi, suplai bahan (local content) dan ekonomi kerakyatan akan berkembang karena dibutuhkan untuk memenuhi permintaan wilayah sumber-sumber ekonomi.

"Dalam konteks ini, ikatan kebangsaan akan tumbuh berdasarkan kepentingan nasional karena di ujung IRI akan muncul pemerataan kesejahateraan dan kemakmuran bersama," ujar Putut.