Ini Sederet Pekerjaan Rumah Pemerintah untuk Kembangkan Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata saat ini menduduki peringkat ke 4 dalam menyumbang devisa nasional yaitu sebesar 9,3% atau sekitar Rp 172 triliun di 2016
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menargetkan 15 juta arus kunjungan wisatawan asing pada tahun 2017. Hal ini diungkapkan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan 7 Desember 2016 lalu.
Untuk mencapainya, anggaran sektor pariwisata di APBN dinaikkan 4-5 kali. Presiden Jokowi juga memerintahkan kementerian, lembaga lain dan pemerintah daerah yang memiliki destinasi untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan.
Sektor pariwisata saat ini menduduki peringkat ke 4 dalam menyumbang devisa nasional yaitu sebesar 9,3% atau sekitar Rp 172 triliun di 2016 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 11,8 juta orang (2016).
Namun partisipasi Kementerian/Lembaga dalam pemberian dukungan pembangunan pariwisata belum maksimal.
Untuk tahun anggaran 2017, dari 19 K/L yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pariwisata melalui pengalokasian anggaran, hanya 11 K/L yang berpartisipasi, yang besarnya rata-rata kurang dari 3% dari seluruh anggaran di Kementerian/Lembaganya masing-masing.
Dalam paparan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya dalam Raker dengan Komite III DPD RI, Senin (30/1/2017) terungkap, penetapan 10 destinasi belum sepenuhnya diikuti dengan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) pada semua destinasi tersebut.
Pembentukan BOP dengan model single management sangat diperlukan untuk memaksimalkan tata kelola destinasi tersebut.
Pengalaman masa lalu terkait tata kelola satu destinasi wisata yang dilakukan dengan multi management sangat tidak efektif.
Emma Yohana, senator dari Sumatera Barat menyoroti kebijakan yang pernah diluncurkan oleh pemerintah yakni berupa desa wisata, yang saat ini nampaknya program tersebut tidak berjalan.
Senator dari Maluku Novita Annakotta membenarkan hal tersebut terkait koordinasi Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa dalam mengembangan dewa wisata dan homestay.
Komite III merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata untuk melakukan sejumlah langkah strategis.
Antara lain mendorong terbitnya produk regulasi berbentuk Instruksi Presiden untuk memastikan dukungan kementerian dan lembaga lainnya dalam pengalokasian anggaran bagi pembangunan kepariwisataan.
Selain itu, juga upaya mempercepat pembentukan 10 BOP bagi 10 destinasi wisata untuk meningkatkan tata kelola destinasi tersebut.
Usulan lainnya adalah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menyelenggarakan usaha desa wisata dari alokasi dana desa pada setiap desa di Indonesia.
Selain itu juga upaya memprioritaskan peningkatan jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal di bidang kepariwisataan dan pemerataan distribusinya di setiap propinsi Indonesia, termasuk dukungan anggaran pendidikannya oleh negara.
