Dituding Berat Sebelah, Menkominfo: Saya Sudah Disuntik Kebal Untuk Tidak Berpihak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menkominfo Rudiantara menegaskan tidak berpihak pada siapa pun dalam penetapan Surat Edaran No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/ 2016 yang mengatur penurunan tarif interkoneksi sebesar 26 persen menjadi Rp204 bagi semua operator di Indonesia.

"Saya sudah disuntik kebal untuk tidak berpihak ke mana pun. Saya pernah di Telkom, Telkomsel, XL, dan Indosat. Saya jamin, saya tidak berpihak. Dengan pengalaman saya itu, kalau mau menuruti ego, saya mau menuruti yang mana?" kata Rudiantara, di gedung DPR, Rabu (24/8/2016) malam.

Menurut Lelaki yang akrab disapa Chief ini penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% itu sudah melalui formula. Angka penurunan itu sudah dikonsultasikan bersama dengan sebuah firma konsultan independen yang telah digunakan pemerintah sejak 10 tahun lalu.

Interkoneksi, tandasnya, adalah hak dan kewajiban bagi semua penyedia operator. Persiapan soal penurunan tarif interkoneksi disebut Rudiantara telah berlangsung dari 2015.

"Indonesia itu ada di rezim multi-operator. Kalau monopoli, tidak ada interkoneksi. Operator wajib membuka jaringan dan mereka punya hak untuk berinterkoneksi," jelas Rudiantara.

Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah anggota DPR yang menengarai dirinya telah berpihak dalam membuat kebijakan.

Effendi Simbolon anggota FPDIP menegaskan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan di ranah korporasi. Kebijakan penurunan biaya interkoneksi itu telah menciptakan "blok barat dan blok timur" dalam industri telekomunikasi seluler.

Pihak yang pro terhadap kebijakan ini, lanjut Efendi, yakni 'kubu' Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom, dan Hutchison Tri. Sedangkan kubu yang menolak kebijakan itu dari 'kubu' Telkom Group, perusahaan milik negara atau BUMN, dan anak usahanya, Telkomsel.