Rabu, 1 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

Dradjad Wibowo Sebut Sri Mulyani Neoliberalisme yang Mazhabnya Konsensus Washington

Meski tidak dipungkiri bahwa menteri yang kena reshuffle mayoritas pada bidang ekonomi.

Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelum acara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/7/2016). Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM di teras belakang Istana Merdeka. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pengamat Ekonomi Politik, Dradjad Wibowo melihat perombakan atau reshuffle kabinet jilid II lebih terlihat kesan politiknya dibanding untuk penguatan ekonomi.

Meski tidak dipungkiri bahwa menteri yang kena reshuffle mayoritas pada bidang ekonomi.

Namun, menurut Dradjad, Jokowi dalam melakukan reshuffle bisa juga hendak ‎menegaskan dirinya adalah sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"‎Reshuffle jilid II ini Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden RI. Bukan orang lain, bukan juga Wapres, juga dia bukan sebagai petugas parpol dan ingin menegakkan presidensial," kata Dradjad di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

‎Mantan Wakil Ketua Umum PAN itu menuturkan, dirinya mengacungkan jempol atas langkah yang dilakukan Jokowi dalam melakukan reshuffle.

Menurutnya, reshuffle kabinet kali ini dilakukan ditengah multi partai yang kompleks.

Dradjad pun menyoroti ditunjukknya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.

‎Menurutnya, Sri Mulyani merupakan neoliberalisme yang mazhabnya Konsensus Washington (KW) seperti yang dilakukan wakil presiden Boediono.

"‎Dampak KW itu adalah ketimpangan akan naik, pengangguran naik, dan seluruh perekonomian dan keuangan nasional dikuasai asing. Jadi, KW akan mempengaruhi banyak orang," tuturnya.

"Kita memang tidak bisa lepas globalisasi, namun harus cerdas," tegasnya.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved