Kurtubi: Mekanisme 'Pencaplokan' PGN oleh Pertamina Harus Lewat DPR

"Sudah tahap final, PP-nya sedang diproses di Kemenkum HAM, dalam waktu 1 bulan bisa masuk," sebutnya

Rini menyebutkan, pihaknya perlu melaporkan ini kepada DPR. Namun Rini di lain sisi sedang memiliki hubungan kurang harmonis dengan parlemen pasca putusan Panja Pelindo II.

"Nanti kita juga harus melaporkan ini tentunya ke DPR. Tapi prosesnya sedang berjalan semua. Pada dasarnya itu tadi, kajiannya sudah selesai sudah di Menkeu. Kemarin bicara ke Kemenkeu yang akan selesai Pertamina dan ada beberapa yang selesai lagi. Nantinya tentunya akan kita laporkan," jelas Rini.

Dalam draft Rancangan PP tentang Holding BUMN Energi yang diperoleh Tribunnews, terlihat langkah yang akan ditempuh Pertamina sebagai calon induk BUMN energi.

Namun, RPP tersebut justru berbunyi menyatakan soal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal perusahaan Pertamina, bukan program holding energi.

"Bahwa untuk memperkuat struktur pemodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan PT Pertamina, perlu dilakukan penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina yang berasal dari pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Gas Negara Tbk," tulis RPP yang tinggal ditandatangani Presiden Jokowi itu.

Masih dalam RPP, ada juga tentang penambahan PMN ke PGN.