Biayai Proyek Infrastrukrtur, Pemerintah Akan Kembali Cari Utangan Baru 4,03 Miliar Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri (DRPPLN) atawa Green Book 2016.

Dalam daftar ini, terdapat 25 proyek senilai US$ 4,03 miliar yang perjanjian pinjamannya akan diteken pada tahun ini.

Wismana Adisuryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas mengatakan, Green Book 2016 masih fokus untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

"Dari total rencana pembiayaan US$ 4 miliar, paling besar pembiayaan untuk proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), nilainya mencapai US$ 3,2 miliar," ujarnya, Jumat (22/4/2016).

Adapun rinciannya, sebanyak 18 proyek senilai US$ 3,2 triliun di Kementerian
PU-Pera, satu proyek senilai US$ 175 di Kementerian Perhubungan, satu proyek senilai US$ 106 di Pemerintah Provinsi Aceh.

Sedangkan sisanya senilai US$ 550 juta untuk pembiayaan lima proyek di bidang pendidikan di beberapa instansi.

Menurut Wismana, pemberi pinjaman dalam Green Book 2016 paling besar berasal dari lembaga multilateral.

Antara lain dari Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan World Bank. Adapun pinjaman dari ADB sebesar US$ 800 juta, dari IDB US$ 750 juta, dan World Bank US$ 700 juta.

Di luar itu ada juga pinjaman bilateral dari beberapa negara. "Dari Jepang, China, dan Hungaria," kata dia.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum memanfaatkan pinjaman dari lembaga multilateral. Pemerintah akan dimanfaatkan satu pinjaman multilateral, yaitu dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Wismana menyatakan, pemerintah masih memastikan skema pembiayaan yang ditawarkan tersebut.

Selain AIIB, Taufik Widjoyono, Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera mengatakan, pemerintah akan meneken pinjaman dari Bank Dunia dan IDB.

Proyek-proyek yang siap diteken perjanjian pinjamannya dengan IDB dan Bank Dunia antara lain, National Slum Upgrading Program atau proyek perbaikan kawasan kumuh secara nasional.

Rencananya, pinjaman proyek ini masing-masing ialah Bank Dunia senilai US$ 433 juta dan IDB sebesar US$ 329,76 juta.

Selain itu, Kementerian PU-Pera akan menggandeng Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek modernisasi irigasi di Rentang, Majalengka, Jawa Barat senilai Us$ 480 juta, dan proyek irigasi di Komering, Sumatera Selatan, tahap III senilai US$ 120 juta.

Proyek lama

Menurut Taufik, di dalam Green Book tidak seluruhnya proyek baru, juga ada program tahun lalu yang belum tuntas ditandatangani.

Asal tahu saja, dalam daftar rencana pinjaman luar negeri atau Blue Book 2015-2019 pemerintah menetapkan 116 proyek dengan total US$ 39,9 miliar.

Dari jumlah proyek ini, daftarnya kembali dirumuskan dalam Green Book tahunan untuk ditandatangani. Pada Green Book 2015, pemerintah menetapkan 25 proyek dengan total pinjaman sebesar US$ 3,98 miliar.

Menurut Wismana, rencana pinjaman tahunan pada 2015 tersebut tidak berjalan lancar, sehingga ada beberapa proyek yang molor penandatanganan perjanjiannya dan dimasukkan kembali dalam Green Book 2016.

"Kami berharap proyek yang masuk dalam Green Book 2016 dituntaskan perjanjiannya, sehingga bisa masuk dalam penganggaran tahun 2017 depan," kata dia.

Beberapa proyek lama tersebut antara lain, proyek air minum dan sanitasi atawa PAMSIMAS senilai US$ 300 juta dengan calon kreditur World Bank, proyek manajemen pengelolaan banjir di beberapa sungai US$ 108,7 juta dari ADB.

Ada juga proyek IKK atau pasokan air bersih dan teknologi pengolahan air skala kecil senilai US$ 50 juta yang menggunakan utang Hongaria, serta proyek perbaikan rumah sakit di Aceh senilai US$ 106,8 juta dari Jerman.

Reporter: Muhammad Yazid