Pengamat : Seharusnya BUMN Jangan Biayai Proyek Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik, Salamudin Daeng menilai strategi pemerintah meminta BUMN guna mendanai proyek infrastruktur seperti halnya proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung sangat membahayakan. 

"BUMN  harus meminjam uang dari luar negeri yang berarti akan melakukan restrukturisasi, mendorong revaluasi aset dengan harapan akan mudah mendapatkan pinjaman,"  katanya kepada Tribunnews di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Padahal, keuangan pemerintah mengalami tekanan yang luar biasa dari sisi fiskal seperti  penerimaan pajak yang tidak tercapai.

Ia pun mengingatkan, infrastruktur yang dibuat  pemerintah seharusnya tidak boleh dibisniskan karena menjadi kompenen dasar ekonomi.

"Adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, lapangan udara untuk menopang produksi, mestinya tidak boleh dibisniskan,"

Tapi yang terjadi sekarang  pemerintah mengandalkaan pembiayaan luar negeri untuk pembangunan infrastruktur ini yang buntutnya akan dibebankan  pengguna infrastrukur itu.

"Infrastruktur bukan seperti barang yang bisa diproduksi sehingga bisa kembali diekspor sehingga bisa mengembalikan pinjaman  dengan cepat," katanya.

Pemerintahpun harus mengembalikan cicilan hutang luar negeri yang tentunya akan menggerus devisa.