Pemerintah Bantah Bakal Gabung ke TPP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menepis kabar Indonesia akan masuk ke poros kerjasama ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai TPP kepada Presiden Barrack Obama bukanlah suatu persetujuan, tetapi hanya pernyataan ketertarikan.

Sebab, sampai sekarang pemerintah belum mengetahui detil perjanjian dan dokumen TPP yang dibuat Amerika Serikat dan sebelas anggota lainnya.

Bahkan, meskipun bertemu dengan AS, pemerintah tidak mendapatkan dokumen TPP tersebut.

Jadi, tanpa dokumen itu tidak mungkin pemerintah mulai melakukan pembahasan secaa internal.

"Engga bisa (membahas) karena harus ada draft-nya," ujar Darmin, Senin (2/11) di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah AS memang belum bisa memberikan dokumen tersebut, karena mengenai TPP sendiri mereka masih perlu melakukan pembahasan internal.

Terkait hal tersebut parlemen AS akan menyelenggarakan kongres untuk membahasnya.

Baru setelah kongres itulah, pemerintah mendapatkan kepastian mengenai dokumen yang dimaksud.

Jadi, perjalanan Indonesia jika ingin masuk menajdi anggota TPP memang masih panjang.

Selain itu, pemerintah juga perlu meyakinkan masyarakat atas ketertarikannya.

Sebab, pernyataan Jokowi ketika bertemu Obama tersebut emnuai kritik mengingat Indonesia dinilai belum siap bersaing dalam TPP.

Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, menghasilkan beberapa komitmen kerja sama.

Salah satunya adalah pernyataan resmi Jokowi soal niat Indonesia bergabung pada Trans-pacific Partnership (TPP).

Seperti dikutip dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa.