Pertamina Ajak Sojitz Beri Tambahan Listrik di Sumatera Utara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Sojitz Corporation dan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Sumatera Utara dengan kapasitas 1 x 250 MW.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya perseroan mengatasi krisis energi di kawasan tersebut melalui peran sebagai Independent Power Producer (IPP).

Komitmen tersebut sekaligus merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas Arun Receiving, Hub, & Regasification LNG Terminal di Aceh serta pipa transmisi gas open access Arun-Belawan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan Pertamina mengoperasikan fasilitas Arun Receiving, Hub, & Regasification LNG Terminal di Aceh. Dalam pelaksanaannya perseroan gunakan pipa transmisi gas open access Arun-Belawan.

Saat ini, melalui fasilitas tersebut Pertamina telah mengalirkan gas milik PLN untuk pembangkit listrik di Belawan dengan volume sekitar 90 MMSCFD.

“Pertamina ingin berperan lebih untuk dapat membantu pemerintah dan pemerintah daerah mengatasi krisis energi di wilayah Sumatera Utara," ujar Wianda, Jumat (16/10/2015).

Wianda memaparkan data PLN menunjukkan Sumatera Utara perlu tambahan pasokan listrik sebesar 700-800 MW. Tujuannya dari kerjasama itu kata Wianda, untuk mengindari Sumatera Utara dari pemadaman bergilir.

"Tentu saja, pembicaraan konstruktif dan penuh komitmen dengan PLN sebagai single buyer listrik sangat diperlukan untuk merealisasikan proyek ini,” kata Wianda.

Sojitz Corporation merupakan perusahaan international IPP developer yang memiliki reputasi yang baik dan akan berperan penting dalam pembangunan PLTGU yang direncanakan berlokasi di Medan.

Adapun, Pembangunan Prasarana Sumatera Utara merupakan salah satu BUMD di Sumatera Utara yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk dapat mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

“Kami menargetkan PLTGU 1x250 MW ini dapat selesai pada tahun 2019 apabila proses-proses, seperti perizinan dan pengadaan IPP dapat dilakukan dengan tepat waktu,” ujar Wianda.