Menteri Andrinof: Tidak Logis Pemprov Minta Otsus
Menurut Andrinof, pemerintah pusat lebih memilih kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daripada otoritas khusus sebuah provinsi.
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, menegaskan wacana otoritas khusus (Otsus) tidak bisa diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi saat ini.
Menurut Andrinof, pemerintah pusat lebih memilih kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daripada otoritas khusus sebuah provinsi. "Tidak logis minta otoritas khusus," ujar Andrinof usai Musrenbangprov di Samarinda, Rabu (1/4/2015).
Andrinof menegaskan, saat ini negara membutuhkan tatanan ekonomi yang baik. Dalam hal ini koordinasi dan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah
"Merdeka sekalipun suatu provinsi bukan jaminan masyarakat daerah itu akan sejahtera," ungkap Andrinof.
Andrinof mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki perekonomian untuk pemerataan kesejahteraan. Selain itu Andrinof memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh menguras sumber daya alam di dalam negeri yang saat ini sudah terlalu banyak dieksploitasi.
"Ini soal sistem ekonomi, bukan soal desentralisasi atau sentralisasi politik," kata Andrinof.
Andrinof menambahkan tugas Kepala Bappenas tentu mengkaji secara objektif dan melihat pokok permasalahan dan sampaikan apa yang sudah jadi jawaban dalam rencana pembangunan nasional. "Soal ketidakadilan, apakah itu ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial dan sebagainya. Kita sudah jawab semaksimal mungkin di dalam RPJMN 2015-2019," papar Andrinof.