Jumat, 3 Oktober 2025

Faisal Basri: Pemerintah Harus Persulit Ekspansi SPBU Asing

"Tentu dipikirkan, harus dibuat aturan agar SPBU asing tidak menjamur. Dibuatlah restriksi atas nama lingkungan dan lain-lain," ujar Faisal.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Y Gustaman
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri didampingi Anggota tim memberikan keterangan mengenai komposisi sumber BBM di Indonesia di Kementrian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat , Minggu (21/12/2014). Dalam keterangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang akan diajukan kepada pemerintah terkait penentuan harga BBM bersubsidi yang dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, meminta pemerintah agar mempersulit pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang dimiliki asing.

Menurut Faisal, itu penting dilakukan pemerintah terkait rencana penghapusan BBM jenis ron 88 ke ron 92 atau pertamax yang dianggap bisa menguntungkan SPBU asing.

"Tentu dipikirkan, harus dibuat aturan agar SPBU asing tidak menjamur. Dibuatlah restriksi atas nama lingkungan dan lain-lain," ujar Faisal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/12/2014).

Menurut Faisal, selain isu-isu lain yang bisa digulirkan, pemerintah juga bisa mempersempit perkembangan SPBU asing yakni harus memiliki tangki atau kilang sendiri di Indonesia.

Bahkan, Faisal juga menyinggung keharusan Indonesia memiliki saham di SPBU asing yang beroperasi di Indonesia. "Kita juga harus punya saham di tempat mereka," tukas Faisal.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved