Meutya Hafid: Pemerintah Harus Pertahankan Raskin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya rakyat miskin. Agar mereka bisa tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama beras, maka pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan harga BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS) itu," ungkap Anggota DPR RI asal Fraksi Golongan Karya (Golkar), Meutya Hafid, Senin (24/11/2014).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan dengan perut.

"Jadi, program Raskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak dari rakyat," katanya.

Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan Raskin.

"Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan," tuturnya.

Menurut Meutya, Raskin bukan sekedar bagi-bagi beras. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga, agar petani tidak dirugikan saat panen melimpah yang bisa menurunkan harga pasar. Konsumen juga tidak dirugikan saat produksi beras turun dan harga cenderung terkatrol. Untuk menyerap hasil produksi petani, Bulog membeli dengan harga yang relatif stabil, bahkan di atas harga pasar. Beras itu kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Raskin. Program Raskin, kata Meutya, merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan.

Senada dengan Meutya, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Mei Rochjat Darmawiredja, mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin.

"Masyarakat miskin, masih memerlukan Raskin. Hanya saja, beberapa perbaikan, termasuk kualitas," ujarnya.

Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait, bahwa program seperti Raskin ini sangat penting.

"Tapi keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah raskin ini akan dilanjutkan atau tidak," katanya.

Sedangkan implementasi program perbaikan, selain meningkatkan kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, ia juga meminta agar program di bawah Kementerian Sosial (Kemsos) dan Bulog ini harus menyesuaikan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat miskin sesuai dengan jenis makanan pokoknya.