Tiga Masalah Perumahan Harus Diselesaikan Jokowi-JK
Permasalahan tersebut antara lain kekurangan rumah (backlog), masih banyak rumah tidak layak huni
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari hasil penelitian di sektor properti, Indonesia Property Watch (IPW) mengungkapkan setidaknya ada tiga masalah perumahan di dalam negeri. Ketiga permasalahan tersebut adalah kekurangan rumah (backlog), masih banyak rumah tidak layak huni, dan ketiga adalah kawasan kumuh yang masih berkembang luas.
Direktur IPW, Ali Tranghanda dalam keterangannya memaparkan bahwa backlog di Indonesia masih tinggi daripada pembangunan dan penyerapannya.
"Dari data IPW backlog mencapai 15 juta unit per September 2014," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (3/10/2014).
Mengenai kawasan kumuh di Indonesia, saat ini mencapai 54 ribu hektar. Melihat hal itu Ali berharap presiden selanjutnya Jokowi bisa mengurangi wilayah kumuh untuk kesejahteraan rakyat.
"Hal-hal seperti itulah yang seharusnya masuk dalam prioritas pembangunan nasional untuk pemerintahan mendatang," ungkap Ali.
Ali mengungkapkan bahwa Jokowi harus bisa memilih seorang menteri yang mengerti di sektor perumahan. Sedangkan program kerja yang harus di dorong adalah perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah haruslah dipegang oleh Menteri yang paham betul akan persoalan," jelas Ali.
