Kelangkaan BBM
Pejabat Negara Buang Badan Melihat Kinerja Pertamina
Direktur Pusat Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai kebijakan Pertamina untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi sudah dinilai tepat.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai kebijakan Pertamina untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi sudah dinilai tepat. Pasalnya kuota BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar sudah menipis untuk bisa sampai akhir tahun.
Melihat beberapa fenomena di daerah, Sofyano memaparkan bahwa banyak pejabat pemerintah tidak mendukung kinerja Pertamina. Bahkan sebagian dari mereka, menurut Sofyano memprotes kurangnya pasokan BBM bersubsidi.
"Terkesan sebagai sikap buang badan dari keterkaitannya dengan kebijakan Pemerintah itu sendiri," ujar Sofyano, Senin (1/9/2014).
Sofyano berpendapat ketika Pertamina menetapkan kuota bbm subsidi, pemerintah sudah menghitung besaran kebutuhan bbm subsidi dari setiap Provinsi,kabupaten dan kota. Hal ini berdasarkan data jumlah kendaraan yang ada pada daerah tersebut ditambah dengan data pasokan pada tahun tahun sebelumnya.
"Contoh DKI jakarta yang jumlah kendaraannya tertinggi dibanding propinsi atau daerah lainnya , tentu alokasi bbm nya pun pasti terbesar pula," ungkap Sofyano.
Sofyano memaparkan ketika terjadi masalah dengan adanya antrian BBM di daerah daerah lain memancing pendapat terbuka dari beberapa petinggi di negeri ini. Mereka menurut Sofyano mengkritik dan nyaris menyudutkan kinerja distribusi BBM subsidi yang dilakukan.
"BUMN Pertamina, maka menurut saya, pendapat petinggi-petinggi itu," papar Sofyano.
