PPATK Diminta Proaktif Telusuri Transaksi "Tanoesudibjo Prabowo Hatta" di Bursa Saham

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Poempida Hidayatullah, meminta capres dan cawapres, Prabowo-Hatta,  menjelaskan transaksi besar-besaran saham perusahaan milik Hary Tanoe.

"Demi menjaga transparansi Pilpres 2014 ini dalam konteks dana-dana yang melibatkan capres-cawapres," kata Poempida dalam rilisnya, Jumat (20/6/2014).

Menurut Poempida ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian publik. Hal pertama menurut dia adalah pembelian saham 4 Perusahaan group MNC senilai Rp  868,9 miliar oleh konsorsium "tim investor kampanye" yang tercatat sebagai Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta sangat pantas dicurigai sebagai bentuk tindakan komersial dengan motif politik.

"Yang lebih mencurigakan, setelah transaksi berjalan 20 menit, dan adanya keanehan terhadap nama investor sebagai pasangan capres-cawapres,  maka mendadak dan sim-salabim nama "konsorsium investor kampanye" berubah namanya menjadi Tanoesoedibjo Harry," kata Poempida.

Dijelaskan pada saat proses itu terjadi Prabowo tidak melakukan kegiatan kampanye. "Mungkin ada hal penting yang harus dilakukan," katanya.

Menurut Poempida, trjadinya transaksi oleh pasangan capres-cawapres perlu diwaspadai.  

"Apalagi hasil survey  sering menempatkan Prabowo-Hatta berada jauh dibawah Jokowi-JK. Apakah ini sebagai strategi untuk mendapatkan dana politik? Dengan cara menggoreng saham?" kata Poempida.

Karena itulah, kata dia, Prabowo-Hatta dan Harry Tanoe harus memberikan penjelasan atas dugaan mendapatkan dana untuk kepentingan pilpres tersebut.

"Semua pihak wajib mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana kampanye sesuai perintah UU," ujarnya.

Lanjut Poempida, PPATK pun harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres.

"Jangan sampai ada dana-dana yang "dicucikan" melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yg didapatkan secara tidak benar.

Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi," kata Poempida.

Menurut Poempida, publik juga  berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu?

"Apa kaitannya dengan pilpres? Namun yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin," katanya.